NUNUKAN, infoSTI – Salah satu investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah 3T (Tertinggal Terdepan Terluar) di Kecamatan Lumbis, Nunukan, Kalimantan Utara, Marthen, menagih janji pembayaran BGN.
Pembangunan enam gedung dapur SPPG di wilayah tersebut telah rampung di akhir 2025, namun sampai hari ini, Marthen terus saja menerima janji pembayaran, tanpa ada kepastian.
‘’Akhir 2025 dijanjikan pembayaran cair awal 2026, ini sudah mau masuk bulan 7 saya belum juga dapat kepastian kapan BGN bayar ganti pembangunan SPPG yang sudah lama selesai,’’ ujarnya melalui sambungan telfon, Rabu (10/6/2026).
Kekhawatiran dan apa yang disampaikan Marthen, persis seperti yang dilakukan sejumlah puluhan investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Senin (8/6/2026) yang lalu.
Aksi yang viral ini didasari pada penangkapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026, atas kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
‘’Saya berkali kali bertanya pada BGN, jawabannya janji saja terus. Kami minta ada kepastian,’’ tegasnya.
Marthen menuturkan, pada awal 2025, ia diminta untuk membangun 6 SPPG di wilayah pelosok pedalaman Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia.
Sejumlah SPPG akhirnya terbangun dan siap beroperasi. Masing masing di Tau Lumbis Kecamatan Lumbis Hulu, di Labang dan Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan, juga di wilayah Samunti, Sukamaju, dan Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong.
Seluruh bangunan dipastikan sesuai spek yang dimau BGN. Bahkan pemesanan ompreng diperintahkan harus melalui pihak BGN dengan alasan harus ditempel logo BGN dan sertifikasi halal.
‘’Pemesanan ompreng, dan sarana kelengkapan dapur, semua harus lewat BGN. Kami diminta membayar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta, tergantung jumlah pesanan omprengan sesuai kebutuhan murid,’’ kata dia.
Di SPPG yang ia bangun, BGN juga meminta dibangun dua unit kamar untuk ahli gizi, dan semua sudah dituruti oleh Marthen.
BGN menjanjikan penggantian biaya Rp 1,5 miliar untuk satu unit SPPG lengkap dengan sarpras yang dibutuhkan.
‘’Semua yang diminta sudah kami penuhi. Dapur siap, omprengan siap, Freezer sampai kamar ahli gizi juga siap. Tinggal dibayar dan beroperasi saja itu SPPG,’’ tegasnya.
Di lokasi SPPG Marthen berdiri, pengiriman MBG hanya bisa disalurkan melalui lajur sungai. Pengiriman juga dilakukan menggunakan kapal kayu.
Jarak antara SPPG dan sekolah penerima MBG juga tidak dekat. Resiko tinggi melawan arus sungai dengan keberadaan jiram, semua sudah dijabarkan secara rinci kepada BGN lama.
Saat itu, BGN bahkan menjanjikan bakal menanggung biaya operasional tersebut.
‘’Tentu saja kami khawatir ini tak terbayar. Kita semua tahu Kepala BGN lama ditangkap, kebijakan berubah. Kita hanya ingin ini dibayar dulu saja,’’ kata dia.
‘’Kami ingin apa yang saya sampaikan didengar Kepala BGN baru. Kami butuh kepastian pembayaran untuk SPPG yang dibangun atas permintaan pihak BGN,’’ tegasnya.
