TARAKAN,infoSTI – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan monitoring lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 di Kota Tarakan, Senin (13/04/2026).
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menyampaikan, monitoring merupakan langkah konkret DPRD dalam memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar terealisasi dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Senada dengan itu, Jufri Budiman menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan guna melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.
“Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Pansus LKPj ini melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di kota Tarakan.
Diantaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Dr. Syamsuddin Arfah juga menegaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Adi Nata Kusuma menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan program ke depan.
“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” kata dia.
