NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Rian Antoni menyatakan, permasalahan Krayan, merupakan permasalahan negara, sehingga tak elok menyerahkannya utuh kepada Pemerintah Daerah.
Dataran tinggi Krayan, kata Rian, adalah sebuah pelosok di beranda negeri yang selama ini setia sebagai masyarakat NKRI meski dilanda kondisi kekurangan dan keterbatasan dalam semua aspek.
Mereka menjaga perbatasan negara dan menjalin komunikasi dan hubungan social dengan warga negara tetangga. Salah satu faktor dari harmonisnya hubungan dua negara serumpun di tapal batas.
‘’Krayan berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Kondisi terpurk warga Krayan dan kerusakan infrastruktur memang seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut gerbang negara,’’ ujarnya, Senin (17/8/2026).
Hari ini, dataran tinggi Krayan bermasalah pada akses utama yang bahkan terputus di wilayah Selatan.
Sebuah kondisi yang mengharuskan masyarakat berjuang mati matian memasukkan kebutuhan pokok, satu gambaran tak elok di usia 81 Indonesia Merdeka.
Krayan, tetaplah sebuah daerah kecil dan bagian dari Indonesia. Maka sudah barang pasti, kerusakan jalan di Krayan butuh perhatian dan kepedulian pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.
Sampai hari ini, masyarakat Krayan masih kesulitan mendapat jalan yang baik. Mereka sulit mengeluarkan hasil sawah dan kebun. Buah buahan banyak yang membusuk di pohon karena akses yang rusak.
‘’Disinilah pentingnya synergy dan kolaborasi antara daerah dan pusat. Kondisi Krayan yang mengenaskan begini sudah dari zaman dahulu. Kalau hanya dibebankan ke Pemerintah Daerah, mau sampai kapan selesai,’’ kata dia.
Rian menuturkan, sudah sangat sering masyarakat Krayan berteriak meminta ada perhatian. Namun jawaban yang datang, masih sangat jauh dari ekspektasi.
Masyarakat Krayan, masih harus berjibaku menarik kendaraan keluar dari jebakan lumpur sampai harus bermalam di hutan. Menandu orang sakit menuju Faskes masih lestari, bahkan untuk mengeluarkan hasil kebun, warga sangat sangat kesulitan.
Meski Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD, untuk mengintervensi kondisi Krayan, keadaan ini masih harus diperkuat dengan respond an kepedulian Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Karena jalanan Krayan, terbagi menjadi tiga kategori. Yaitu jalan Kabupaten, domain Provinsi dan link nasional.
“Kami berharap Pemprov Kaltara bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan. Semoga apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini, bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya warga perbatasan negara di Krayan,” kata Rian.
