TANA TIDUNG, infoSTI – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melaksanakan monitoring terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/04/2026).
Anggota Pansus yang terdiri dari H. Alimuddin, H. Hamka dan Herman, meninjau program pengadaan komputer di SMK Negeri 1 Tana Tidung, yang bertujuan meningkatkan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi bagi para siswa.
Pansus juga meninjau pembangunan gedung ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung.
Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar serta memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.
Kegiatan monitoring dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan Jalan Trans Kalimantan Utara – Tideng Pale, menuju pusat kota di Kabupaten Tana Tidung.
Infrastruktur jalan tersebut merupakan salah satu program strategis pemerintah provinsi yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemantauan juga manyasar pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik ruas Jalan Trans Kalimantan Utara di Kabupaten Tana Tidung.
Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Anggota Pansus LKPJ, H. Alimuddin, menyampaikan, kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan monitoring ini penting untuk melihat langsung progres pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Herman menambahkan, hasil monitoring ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Sementara H. Hamka menegaskan, pengawasan langsung di lapangan merupakan langkah penting agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” ungkapnya.
