Menu ✖

Mode Gelap
Kejagung Mulai Periksa Eks Bupati Nunukan AL Sebagai Saksi Perkara Dugaan Pidana Korupsi PT CCM Pondok Produksi Tebu di Krayan Timur Ludes Terbakar, Penghasilan Warga Ikut Terdampak Lahan Sawit Seluas 3 Hektare di Pedalaman Nunukan Terbakar, Berhasil Padam Setelah 4 Jam Bakar Semangat Atlet yang Akan Berlaga di Porprov Kaltara, Irwan Sabri Janjikan Bonus Bagi Sang Juara Ketua KONI Optimis Atlet Nunukan Raih Juara Umum di Porprov Kaltara 2026 Saat Kapolres Nunukan Meminta Wartawan Mencoba Menelfon Layanan Darurat 110

Advertorial

Audiens Bersama DPD RI, Komisi IV DPRD Kaltara Bahas TKG Hingga Kekurangan Dokter Spesialis di Perbatasan Negara

badge-check


					Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin Sekretaris Komisi IV Rumah Tumbo, bersama anggota, Muhammad Hatta, Rahman, dan Listiani, melaksanakan audiensi bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Rabu (8/4/2026). Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin Sekretaris Komisi IV Rumah Tumbo, bersama anggota, Muhammad Hatta, Rahman, dan Listiani, melaksanakan audiensi bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Rabu (8/4/2026). Dok.DPRD Kaltara.

JAKARTA, infoSTI – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin Sekretaris Komisi IV Rumah Tumbo, bersama anggota, Muhammad Hatta, Rahman, dan Listiani, melaksanakan audiensi bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Rabu (8/4/2026).

Rombongan ini diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, dan Anggota DPD RI, Larasati Moriska.

Ruman Tumbo menyampaikan, penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) masih belum merata.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025 bersama para guru penerima TKG di wilayah perbatasan, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.

“Kami meminta dukungan DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” ujar Ruman Tumbo.

Selain permasalahan TKG, Komisi IV DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah isu strategis lain, seperti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, serta berkurangnya beasiswa pendidikan.

Kondisi infrastruktur turut menjadi perhatian, di mana akses transportasi di wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan mahal.

‘’DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi sekolah di daerah perbatasan,’’ imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, mendorong DPRD Kaltara untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, melengkapi data pendukung, serta mengusulkan program prioritas seperti revitalisasi sekolah dan peningkatan akses beasiswa.

Filep menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah di Kaltara, dan pihaknya telah menyediakan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis untuk putra-putri yang berdomisili di Kalimantan Utara.

‘’Terkait kuota PIP, agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat,’’ kata dia.

Sedangkan untuk program rehabilitasi sekolah, DPD RI meminta agar pemerintah daerah segera mengusulkan data sekolah yang membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial