Menu

Mode Gelap
Embung Lapri Lama Tak Beroperasi, DPRD Nunukan Minta PDAM Berikan Kompensasi ke Masyarakat Tabrak Pohon Tumbang di Tengah Jalan, Seorang Pedagang Sayur di Nunukan Tewas di Tempat Narkoba Masih Beredar di Jalan Strat Buntu Nunukan, Pasca Viral Video Cekcok Warga Dengan Pengedar Diduga Mabuk, Lima Orang Dewasa Aniaya Bocah SMP Hingga Babak Belur Dua Orang Tewas Dalam Kecelakaan Maut di Perairan Nunukan, Nakhoda Speed Boat Borneo Ekspress Divonis 3 Tahun 6 Bulan Lima SPPG di Nunukan Disuspend BGN di Awal April 2026, Dua SPPG Kembali Beroperasi

Advertorial

Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Dorong Peningkatan PAD Kaltara

badge-check


					Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, membuka “Soft Launching Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)”, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, Tanjung Selor, Jumat (20/12/2024). Perbesar

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, membuka “Soft Launching Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)”, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, Tanjung Selor, Jumat (20/12/2024).

TANJUNG SELOR, infoSTI – Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, membuka “Soft Launching Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)”, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, Tanjung Selor, Jumat (20/12/2024).

Pollymaart menyampaikan bahwa opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai salah satu obyek pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota atas pokok PKB dan BBNKB sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Opsen pajak dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Pollymaart.

Opsen PKB dan opsen BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Melalui pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBNKB, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Keberadaan opsen PKB dan opsen BBNKB insyaallah akan dapat meningkatkan penerimaan kabupaten dan kota di atas 75 persen dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan bagi Pemerintah Provinsi Kaltara, opsen PKB dan BBNKB dapat mengoptimalkan upaya penagihan bersama Bapenda kabupaten dan kota,” jelasnya.

Pollymaart menuegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk menjaga transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

“Saya berharap dapat tercapai kesamaan persepsi dan terjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat di Kaltara, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di Kaltara guna meningkatkan potensi pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun opsen pajak daerah,” tuntasnya

Sumber berita : DKISP Kaltara.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial