NUNUKAN, infoSTI – Debat kedua Paslon Kepala Daerah Nunukan, Kaltara, periode 2024 – 2029, digelar di GOR Sei Sembilan, Nunukan Selatan, Senin (11/11/2024) malam.
Debat dengan tema ‘Mewujudkan kemakmuran Kabupaten Nunukan melalui harmonisasi kebijakan pembangunan ekonomi dan manusia’ ini, berjalan cukup riuh, dengan teriakan yel yel masing masing pendukung Paslon yang tak berhenti memberikan semangat bagi jagoannya.
Aroma debat pertama yang disiarkan salah satu stasiun TV swasta nasional, Senin (4/11/2024) di Jakarta lalu, masih kental terasa.
Masalah anjloknya rumput laut dan etika pengangkatan pejabat ASN di lingkungan Pemda Nunukan, kembali diulas, dan mengisi sesi perdebatan kedua.
Pertanyaan, dilontarkan oleh Paslon BAHAGIA, kepada Paslon IRAMA.
Calon Wabup Nunukan dari Paslon Nomor 2, Hanafiah, mengatakan, rumput laut yang merupakan komoditi unggulan terus mengalami fluktuasi harga dan merugikan pembudidaya rumput laut.
‘’Jika saudara terpilih nanti, bagaimana upaya yang akan saudara lakukan mengatasi masalah tersebut,’’ ujar Hanafiah.
Cabup IRAMA, Irwan Sabri, mengakui, sector rumput laut, mengalami perburukan dengan anjloknya harga terus menerus, padahal rumput laut adalah salah satu sector ekonomi andalan Nunukan.
‘’Akan tetapi, masalah harga rumput laut itu, bukan kita yang menentukan harganya. Tapi apabila kami terpilih, kami di garda terdepan bagaimana menstabilkan harga dengan cara cara yang kami lakukan. Salah satunya kami memanggil, melakukan kerja sama dengan investor, dan mengaktifkan Perusda,’’ kata Irwan Sabri.
Statemen Irwan Sabri, mendapat tanggapan Paslon GAAS, yang mengatakan, masalah rumput laut sudah dibahas di awal debat.
Jawaban GAAS juga masih sama, yaitu, peningkatan kualitas bibit, dan hasil panen. Pemenuhan Sarpras, melibatkan banyak sektor, dari tingkatan pembudidaya, asosiasi hingga investor.
Tapi semua sektor seharusnya diperhatikan. Baik itu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, UMKM, semua harus ditingkatkan.
‘’Sehingga bisa menaikkan IPM, investasi. Semua sektor harus ditingkatkan supaya masyarakat kita bisa sejahtera,’’ kata Andi Muhammad Akbar Djuarzah.
Selanjutnya, persoalan pengangkatan ASN yang diduga ada unsur nepotisme yang dilakukan Pemda Nunukan, juga menjadi perdebatan.
Pertanyaan tersebut, ditanyakan Paslon IRAMA.
Irwan Sabri memulai pertanyaan dengan menegaskan, Paslon GAAS sama sama orang yang lama berkecimpung dalam lingkaran kekuasaan.
Andi Muhammad Akbar pernah dua kali menjadi Anggota DPRD Kaltara, sementara Servianus, dua periode menjadi Sekda Nunukan, yang tentunya menjabat sebagai ketua Baperjakat, serta ketua Badan Anggaran.
‘’Otomatis Bapak berdua lama berada di circle kekuasaan. Bagaimana pendapat bapak, terkait pengentasan wilayah terisolir. Sekaligus tata kelola pemerintahan dan penempatan pejabat ASN yang sangat menentukan arah kebijakan daerah. Apakah sejauh ini sudah tepat. Dan Bagaimana pola dan skema yang bapak terapkan ketika terpilih nanti,’’ kata Irwan Sabri.
Paslon Bupati GAAS, Andi Muhammad Akbar, tidak membantah, ia dua kali menjabat anggota DPRD Provinsi Kaltara, yang tentunya cukup faham bagaimana mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik.
Menjawab persoalan etika pengangkatan pejabat ASN, Andi Akbar menjawab, bahwa mekanisme yang dianut Pemda Nunukan adalah sistem merit.
Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
‘’Ada sistem merit dari Kemenpan RB, sehingga penempatan pejabat menganut sistem merit. Semua dilakukan terbuka, akuntabel, dan melalui uji kompetensi. Tidak ada intervensi, semua transparan,’’ kata dia.
Ia menambahkan, proses asesmen oleh universitas yang digandeng Pemda menjadi paling penting, karena hasil ujian akan menentukan dimana pejabat ASN akan didudukkan, apakah di eselon 3, eselon 2, bahkan Sekretaris Daerah.
‘’Kalau dia mampu kenapa tidak. Ini yang harus kita fikirkan. Siapapun itu, selama untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak. Karena Bupati, Wakil Bupati, bahkan Sekda tanpa didampingi oleh ASN yang inovatif, visioner, yang SDMnya baik, dan unggul, saya rasa tidak akan berjalan pemerintahan,’’ tegasnya.
Basri yang mendapat kesempatan menanggapi jawaban Paslon GAAS, memulai jawabannya dengan mengatakan, bahwa saat ini, masalah infrastruktur dasar, haruslah berazaskan adil dan merata, terutama bagi daerah pelosok.
Sejauh ini, pembangunan lebih banyak dilakukan di kawasan perkotaan dan belum menjangkau pelosok, dimana terjadi ketimpangan dan ketidak adilan.
‘’Begitu juga masalah penempatan ASN. Itu yang utama professional dan proporsional. Keterwakilan baik suku pendatang, suku tempatan. Tidak ada melibatkan keluarga, itu yang penting.’’ Kata Basri.
Ia menambahkan, sangat mudah kalau hanya berbicara. Akan berat dalam hal prakteknya.
‘’Kita jangan pandai bicara. Yang penting mempraktekkannya. Jangan sampai ada intervensi kanan kiri dari keluarga. Ini paling utama, saya harapkan bisa diterapkan,’’ katanya lagi.
Wabup Paslon 2 Hanafiah menambahkan, di masa ia menjabat sebagai Wabup Bupati saat ini, Laura. Proses asesmen dilakukan tidak merata.
‘’Selama ini yang saya ketahui, bahwasanya asesmen terhadap eselon 3 dan sebagainya itu, tidak pernah dilakukan,’’ kata Hanafiah.
