NUNUKAN, infoSTI – Regulasi penggajian untuk para guru honor yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, belum jelas sampai hari ini.
Kondisi ini dikeluhkan para guru PPPK Paruh Waktu di perbatasan RI – Malaysia, di Nunukan, Kalimantan Utara.
Mereka meminta PGRI melihat situasi ini sebagai sebuah perkara urgen, terlebih ada kebijakan Pemerintah Pusat yang segera mengangkat 32 ribu pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) kerja.
‘’Guru honor kami sejak diangkat PPPK Paruh Waktu, sampai hari ini beum jelas penggajiannya. Apakah digaji Pemda atau Pemerintah Pusat melalui Dana BOS,’’ ujar Ketua PGRI Nunukan, Abdul Wahid, dihubungi Sabtu (24/1/2026).
Jika melihat Petunjuk Tekhnisnya/Juknis, lanjut Wahid, seharusnya penggajian dilakukan Pemda.
Namun sampai hari ini, PGRI Nunukan belum mendapatkan informasi perinci, apakah benar oleh Pemda.
‘’Sampai hari ini kita belum dapat informasi pasti, apakah benar penggajian dilakukan oleh Pemda. Kalau benar Pemda, nominalnya berapa. Itu belum kita dapatkan sampai hari ini,’’ tegasnya.
Persoalan ini menjadi jeritan dan keluhan para guru PPPK Paruh Waktu di pelosok pedalaman Nunukan yang disuarakan ke PGRI Nunukan.
Masifnya pemberitaan para pegawai inti SPPG yang mendapatkan keistimewaan dalam proses rekruitmen, penggajian hingga keistimewaan lain, dianggap melukai dan merendahkan pengabdian para guru, khususnya mereka yang puluhan tahun mengabdi sebagai guru honor dengan gaji tak manusiawi.
Hal tersebut, karena banyak sekolah di pedalaman Nunukan yang jumlah muridnya tak sampai 100. Sehingga nominal gaji guru honor sudah pasti sangat rendah.
Wahid menuturkan, bagi para guru di pelosok negeri, bahkan untuk menuju sekolah, butuh perjuangan tak mudah.
Ada yang harus berangkat pagi buta karena jalanan yang sulit dilewati dan berusaha tak telat ke sekolah demi mencontohkan kedisiplinan dan menghargai waktu bagi para muridnya.
Ada pula yang rela bertaruh nyawa menerobos banjir dengan menaiki perahu kayu, demi pengabdian dan panggilan tugas mencerdaskan anak bangsa.
‘’Meski mereka mengajar di daerah pelosok pedalaman, mereka adalah guru. Mereka juga manusia yang butuh diperhatikan,’’ kata Wahid pilu.
‘’Luka ini yang disuarakan mereka (Guru PPPK Paruh Waktu) ketika mendengar berita betapa prioritasnya pegawai MBG. Pemerintah Pusat menargetkan Februari 2026 dengan usia MBG yang baru setahun akan diangkat menjadi ASN. Sementara para guru butuh puluhan tahun untuk menjadi ASN,’’ imbuhnya.
Dalam rentang waktu puluhan tahun tersebut, puluhan guru honor di perbatasan RI – Malaysia menerima gaji hanya ratusan ribu, tak sampai Rp 500.000.
Padahal, pengabdian mereka tak mudah, tanggung jawab mereka jauh lebih besar ketimbang guru di wilayah perkotaan.
‘’Jadi kami harap, masalah regulasi penggajian PPPK Guru Paruh Waktu segera diselesaikan. Ini masalah keadilan dan nasib guru sebagai orang yang memiliki andil dalam mencerdaskan anak bangsa,’’ tegasnya.
Wahid kembali menegaskan, PGRI Nunukan sama sekali tak berniat membandingkan nasib guru PPPK Paruh Waktu dengan pegawai SPPG.
Namun ia harus menyampaikan keluhan yang menjadi amanah para guru di perbatasan negeri.
‘’Saat ini, para guru di perbatasan mulai kehilangan motivasi,’’ kata Wahid.
Mereka melihat betapa urgennya MBG sehingga Pemerintah Pusat dengan cepat mengeluarkan regulasi khusus yang memudahkan perekrutan hingga penggajian yang menjamin kesejahteraan pegawai SPPG, bahkan nominalnya bisa dikatakan diatas gaji guru PPPK Paruh Waktu.
‘’Pada dasarnya sah sah saja. Akan tetapi, kalau misalkan itu dianggap urgen, profesi guru juga harus dianggap urgen dong. Mulai dari perekrutan, kesejahteraannya juga harus terjamin,’’ kata Wahid.
Wahid mengatakan, kebijakan ini, memiliki dampak negatif luas yang harus segera diantisipasi bagi kalangan pendidik.
Dampak pertama dan sudah mulai terasa, adalah semakin menurunnya motivasi guru.
Dan dampak yang lebih bahaya, negara ini akan semakin jarang mendapatkan anak anak muda yang kompeten, namun tidak tergiur mengabdikan dirinya sebagai guru.
‘’Kenapa bisa begitu. Menjadi guru, dari sisi rekruitmen bermasalah, secara finansial juga tidak menjanjikan. Ini dampak kebijakan saat ini,’’ terangnya.
Terlepas dari persoalan PPPK Paruh Waktu, PGRI Nunukan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang sudah mengeluarkan kebijakan mengangkat guru honor sebagai PPPK Penuh Waktu.
Ini menjadi terobosan bagus untuk menunjang kesejahteraan para guru honor yang selama ini terabaikan.
Ia juga menitip pesan kepada Pemerintah Daerah, Provinsi hingga Pemerintah Pusat, bahwa para guru PPPK Paruh Waktu, juga butuh perhatian serius.
Mereka adalah ujung tombak yang mencerdaskan generasi bangsa.
‘’Jangan karena kemudian ada program prioritas, kemudian yang lainnya, yang banyak menunjang keberhasilan negara tidak diperhatikan. Artinya kami ingin kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keadilan,’’ tutup Wahid.
