NUNUKAN, infoSTI– Musim penghujan menjadi bencana bagi masyarakat dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara.
Jalanan utama di 5 Kecamatan yang ada di perbatasan RI – Malaysia ini, menjelma lumpur tebal yang selalu saja menenggelamkan separuh badan mobil.
Pemandangan mobil gardan ganda yang terjebak lumpur, masyarakat yang gotong royong berusaha mengeluarkan mobil dari jebakan lumpur hingga menginap di hutan, selalu menjadi pemandangan rutin dan masalah menahun yang belum terselesaikan.
Kerusakan jalan, berimbas pada waktu tempuh. Jarak yang biasanya bisa ditempuh dalam hitungan jam, ketika musim hujan menjadi berhari hari.
Kenaikan harga Sembako, BBM hingga biaya transportasi menjadi masalah yang ikut menambah penderitaan di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia ini.
Bahkan untuk rute antar kecamatan, ongkos ojek dengan motor trail lebih dari Rp 1 juta.
Upaya masyarakat Krayan juga tak pernah digubris. Padahal, kondisi ini kerap dibawa para legislator dan tokoh adat ke Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat.
Video dan foto menjadi bukti nyata betapa masyarakat perbatasan masih berjuang memiliki jalan layak. Namun sampai hari ini, sudah 81 Tahun usia kemerdekaan Indonesia, Krayan masih belum mendapatkan apa yang mereka tuntut.
Anak anak sekolah masih harus menenteng sepatu dan menyeberangi genangan lumpur. Orang sakit di wilayah ini masih ditandu beramai ramai menuju Puskesmas jika ingin berobat.
‘’Soal jalan di Krayan, kita setiap tahun hanya di PHP Pemerintah. Selalu dikatakan tidak ada anggaran, TKD turun, akan dibangun bertahap. Faktanya, tidak ada APBD turun, berharap dari pusat, tidak ada juga,’’ ujar salah satu tokoh masyarakat Krayan, Gat Khaleb saat dihubungi, Jumat (10/7/2026).
Gat Khaleb juga merupakan anggota DPRD Nunukan yang cukup vocal menyuarakan kondisi Krayan. Banyak video, foto dokumentasi yang ia unggah di medsos dengan cerita betapa termarginalkan masyarakat Krayan.
Sebagai anggota DPRD, Gat mempertanyakan kebenaran berbagai alasan yang dikemukakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, alasan tidak ada anggaran, hanya sebuah jawaban yang menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas kondisi masyarakatnya.
‘’Sementara setiap tahun di perkotaan dikerjakan proyek puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Dari segi aspek prioritas, mana yang statusnya mendesak dan darurat,’’ kata dia.
Ia juga mempertanyakan mengapa daerah pelosok perbatasan negara menjadi wilayah yang tak dianggap penting.
‘’Kenapa daerah perbatasan diabaikan, selalu menjadi nomor dua, tiga, empat dari prioritas pembangunan. Saya berkesimpulan pemerintah memang tak ada niat, kalau ada niat pasti bisa,’’ tegasnya.
Membahas masalah TKD (transfer APBN ke daerah), Gat menegaskan, jumlahnya masih sangat mencukupi meski digunakan untuk belanja pegawai dan anggaran wajib lain.
Bahkan meski nilai TKD turun sekalipun, Pemerintah Daerah tak akan bangkrut karena masalah tersebut.
‘’Apa susahnya setiap tahun dianggarkan Rp 50 miliar misalnya, tidak mungkin dalam waktu lima tahun kondisi jalan di Krayan tidak tertangani,’’ kata dia.
‘’Intinya, mereka tidak ada niat, tidak ada kemauan, bukan tidak ada anggaran. Dibiarkan masyarakat menderita,’’ tegasnya.
