TARAKAN,infoSTI – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, menggelar rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat dilaksanakan selama dua hari, 23 – 24 April 2026, di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan.
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, didampingi Sekretaris Pansus, Herman, dihadiri Anggota Pansus, Yancong, Ruman Tumbo, Alimuddin, H. Hamka dan H. Syamsuddin Arfah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Tim Pansus LKPj.
Dino Andrian menegaskan, rapat ini menjadi langkah penting dalam menguji akurasi data sekaligus memastikan sinkronisasi antara laporan dan kondisi nyata di lapangan.
“Rapat konfirmasi dan klarifikasi ini menjadi bagian krusial untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan sesuai dengan fakta di lapangan,’’ ujarnya.
‘’Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selama rapat berlangsung, sejumlah OPD hadir secara bergantian memaparkan capaian program serta memberikan klarifikasi.
Diantaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.
Pada hari kedua, rapat dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Adapun fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah validasi data hasil monitoring Pansus LKPj Tahun 2025, guna memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.
Melalui pembahasan yang mendalam dan berbasis data, Pansus LKPj menargetkan penyusunan rekomendasi strategis yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
Langkah ini sekaligus menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawas yang aktif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Utara.
Sekretaris Pansus, Herman, menambahkan, kelengkapan data dari OPD sangat menentukan rekomendasi yang akan dihasilkan.
“Kami mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif. Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran dan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” kata Herman.
