Menu

Mode Gelap
Diterpa Angin Kencang, Sekitar 12 Atap Bangunan di Pedalaman Sebuku Porak Poranda, Termasuk Gedung SMP HUT RI 81, Bendera Dayak Borneo Dikibarkan di Jalanan Rusak di Pelosok RI – Malaysia di Dataran Tinggi Krayan Cerita Imam Yusuf Napi Penerima RU II di HUT RI 81, Salah Jalan Karena Kecanduan Game Online, Menitip Pesan Bagi Para Gamer Sebanyak 967 WBP Lapas Nunukan Terima Remisi HUT RI 81, 13 Orang Langsung Bebas Respon Pernyataan Warga Perbatasan Tak Mau Rayakan Kemerdekaan, Bupati Nunukan Rayakan HUT RI 81 di Krayan Cerita Edy Santri, Warga Nunukan yang Setiap Tahun Sisihkan Uang Untuk Beli Bendera Merah Putih dan Dibagikan ke Masyarakat

Nunukan

Konflik Wabup dan Anggota DPRD Nunukan, Undangan Terbuka di Medsos Menghasilkan Islah

badge-check


					Islah : Wakil Bupati Nunukan, Hermanus dan Anggota DRPD Nunukan, Andre Pratama saling jabat pasca miss komunikasi yang terjadi dalam rapat di ruang Wakil Bupati Nunukan, Jumat (31/7/2026). Dok.Prokopim Nunukan. Perbesar

Islah : Wakil Bupati Nunukan, Hermanus dan Anggota DRPD Nunukan, Andre Pratama saling jabat pasca miss komunikasi yang terjadi dalam rapat di ruang Wakil Bupati Nunukan, Jumat (31/7/2026). Dok.Prokopim Nunukan.

NUNUKAN, infoSTI – Jagat maya di Nunukan, Kalimantan Utara sempat dihebohkan dengan beredarnya status facebook Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, yang menuliskan undangan terbuka terhadap Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama.

Status tersebut langsung menjadi sorotan masyarakat dan membuka tabir adanya konflik antara keduanya.

Kedatangan dan kepergian Andre dari ruang Hermanus di Pemda Nunukan yang tanpa undangan saat ada rapat pembahasan penanggulangan bencana di Krayan Selatan pada Jumat (31/7/2026) lalu, disebut mirip hantu.

Hermanus kemudian menulis surat terbuka di Medsos, mengundang Andre Pratama untuk datang ke ruangannya pada Senin (3/7/2026).

“Saya mohon maaf harus mengundang melalui media sosial, karena saya tidak menemukan mekanisme yang memiliki dasar hukum untuk menyampaikan undangan tersebut,” ujar Hermanus memberikan klarifikasi melalui pesan tertulis, pasca pertemuan berlangsung.

Hermanus juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD melalui landasan hukum yang jelas.

Menurutnya, hubungan eksekutif dan legislatif perlu memiliki legal standing, agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik.

SOP tersebut akan menjadi dasar hukum sekaligus menjaga komunikasi kelembagaan antara kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD.

Terlebih, Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini tengah menjalani evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana kedua instrumen tersebut menitikberatkan pada kualitas tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.

‘’Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur hubungan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD,’’ kata Hermanus lagi.

Sebagai Wakil Bupati, lanjutnya, dirinya berfokus membantu Bupati dalam menjalankan visi dan misi daerah.

“Seluruh OPD harus kompak, membangun loyalitas, dan tidak terkotak-kotak dalam berbagai faksi. Fokus kita adalah menyukseskan program pemerintah untuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Andre Pratama juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang sempat menjadi perhatian publik.

‘’Keinginan saya saat itu, semata-mata untuk bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu dengan Bapak Wakil Bupati Hermanus,’’ kata Andre.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan diharap semakin memperkuat komunikasi serta sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan.

Hadir dalam momen tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, para asisten Setda, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda Nunukan.

Facebook Comments Box

Trending di Nunukan