NUNUKAN, infoSTI – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026, menjadi perhatian dan pemikiran serius para kepala daerah yang dilantik awal 2025.
‘’Kita tahu bersama, pemerintahan Presiden Prabowo di awal pemerintahannya melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan ini sedikit banyak ikut memberikan pengaruh terhadap strategi pembangunan, dan membuat kami harus melakukan banyak penyesuaian,’’ ujar Bupati Nunukan, Irwan Sabri, ditemui Senin (13/10/2025).
Kendati demikian, Irwan Sabri menegaskan bahwa dirinya tidak akan pesimis dalam dalam menyikapi situasi ini.
Hal tersebut, dianggap sebagai sebuah tantangan dalam pemerintahannya, sehingga ia mengimbau para OPD dan seluruh instansi pemerintah di Nunukan untuk terus bergerak bersama sebagai satu keluarga besar yang saling membantu dan mendukung satu sama lain.
Imbas pemotongan TKD, kata Irwan, mengakibatkan Kabupaten Nunukan bakal mengalami penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), yang sebelumnya sekitar Rp 440 miliar, menjadi Rp 82 miliar di Tahun 2026 nanti.
Kendati demikian, ada peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang tadinya Rp 555 miliar, menjadi Rp 830an miliar.
‘’Secara keseluruhan, dari 2025 – 2026, jumlah DBH, DAU, DAK fisik Kabupaten Nunukan, hanya minus Rp 94 miliar. DBH turun tapi DAU naik, jadi Insyaalloh masih bisa tercouver,’’ jelasnya.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Irwan Sabri sudah menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nunukan untuk melakukan efisiensi anggaran, hingga 50 persen.
Memangkas perjalanan dinas, ATK dan lainnya, demi memastikan kegiatan kantor yang berjalan adalah yang benar benar skala prioritas.
‘’Kalau secara prosentase, progress pembangunan akan terdampak penurunan sampai 20 persen. Kita berupaya genjot PAD, dan memastikan pembangunan fisik berjalan sebagaimana mestinya,’’ kata dia.
Irwan menegaskan, sebagai pemerintahan yang baru, tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan.
Ia juga membuka ruang seluas luasnya bagi masyarakat untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritik kepada pemerintahan yang ia pimpin.
‘’Sebuah kritik yang konstruktif sangat penting untuk mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. Semua itu hanya bisa kita wujudkan jika kita bisa bekerja sama, terbuka, dan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi,’’ tegasnya.
Irwan Sabri juga memberikan uraian terkait dukungan bagi program nasional.
Antara lain, program penanggulangan kemiskinan, program ketahanan pangan, program kesehatan untuk semua, program perluasan akses pendidikan, dan program pertumbuhan ekonomi.
Program nasional kesehatan untuk semua, diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan capaian program jaminan kesehatan nasional.
Di Kabupaten Nunukan, terdapat 5 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Masing masing, SPPG Nunukan Selatan, SPPG Nunukan, SPPG Nunukan Tengah, SPPG Sebatik Utara, dan SPPG Sebatik Timur.
‘’Ada dua SPPG yang saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh satgas pelaksanaan MBG, yaitu SPPG Nunukan Barat dan SPPG Sebatik Tengah,’’ kata dia.
Untuk program jaminan kesehatan nasional, terwujud dengan persentase UHC mencapai 98,71 persen sampai Oktober tahun 2025 dengan jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Nunukan per Oktober 2025 sebanyak 230.685 jiwa.
Dengan kontribusi anggaran daerah melalui pemberian bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 33 miliar.
Program nasional penanggulangan kemiskinan. Pemkab Nunukan mendukung program tersebut melalui program rehabilitasi dan revitalisasi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan realisasi mencapai 32 unit di tahap pertama dan 200 unit akan diselesaikan hingga akhir tahun ini.
Program nasional perluasan akses pendidikan, diwujudkan melalui sekolah rakyat, telah berproses dengan dukungan penyiapan lahan dan proses perijinan oleh pemerintah daerah.
Sedangkan untuk program revitalisasi sekolah, saat ini juga sedang berproses di beberapa sekolah tingkat SD pada 10 lokasi, dan 8 lokasi untuk tingkat SMP yang tersebar di wilayah Krayan, Sembakung, Lumbis, Sei Manggaris, Sebatik dan Nunukan.
Pemerintah Daerah mendukung program nasional melalui pembangunan dan rehab ruang kelas baru (RKB) yang tersebar di 13 lokasi SD maupun SMP Negeri dan Swasta, dengan anggaran Rp 24,6 miliar.
Pembangunan sarana prasarana serta utilitas sekolah dengan anggaran Rp 7,7 miliar, dan pembangunan gedung sekolah baru dengan anggaran Rp 3,4 milyar.
Program nasional ketahanan pangan, diwujudkan dengan optimalisasi lahan dengan realisasi tahap pertama 100 persen seluas 420 hektar, dan tahap kedua 3.135 hektar dengan realisasi fisik 45 persen.
‘’Total optimalisasi lahan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, seluas 3.555 hektar,’’ urai Irwan.
Sedangkan untuk usulan cetak sawah kurang lebih seluas 3.000 hektar, saat ini masih dalam tahap penyusunan survey investigasi desain (SID).
Dukungan Pemda Nunukan juga diimplementasikan melalui penyediaan alat mesin pertanian berupa hand traktor, alat mesin panen dan penyediaan pupuk.
Gerakan Pangan Murah (GPM), yang telah direalisasikan sebesar 13.500 kilogram pada triwulan 1. Sebanyak 50.500 kilogram pada triwulan 2, dan 13.500 kilogram di triwulan 3.
‘’Hingga akhir September 2025, sebesar 94.500 kilogram berupa beras, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, kita salurkan langsung untuk masyarakat,’’ lanjutnya.
Kabupaten Nunukan, mengalami laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama sebesar 3,55 persen, dan 3,62 persen pada triwulan kedua tahun 2025, atau naik sebesar 0,07 persen.
Pemda Nunukan juga terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menjaga angka inflasi daerah.
Berdasarkan data BPS pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 2,23 persen, dan mengalami penurunan pada september 2025 sebesar 1,84 persen.
‘’Penurunan angka inflasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan angka inflasi di daerah sesuai target nasional 2,5 plus minus 1 persen,’’ tegasnya.
Irwan Sabri menyadari, ada harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang ia pimpin dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar.
Namun demikian, kata dia, kita boleh bermimpi setinggi langit, tapi jangan sampai lupa untuk menginjak bumi.
‘’Target memang bisa kita patok setinggi mungkin, tapi ada hal – hal di luar kendali kita, yang bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan target – target tersebut,’’ tutupnya.
