Menu ✖

Mode Gelap
Sering Diusir Aparat Malaysia ‘Kami Hanya Mampu Terus Bertahan  Sambil Menunggu Pembayaran Ganti Untung dari Pemerintah RI’ Kunker ke Nunukan, Kanwil Ditjenpas Kaltimtara Yan Rusmanto Lakukan Penguatan Lapas Paras Festival di HUT Nunukan 27 Tahun, BPS Mencatat Kenaikan Omset Ekonomi Mencapai Rp 1,054 Miliar Sebanyak 12 SPPG 3T di Wilayah Tengah Indonesia Diresmikan, Harga Menu Sesuai HET dari Tim TPID Pemprov Kaltara Usulkan Sekolah Diberi Kesempatan Sebagai Penyedia Bahan Baku MBG Sebanyak 12 SPPG Wilayah Tengah Diresmikan, Dipusatkan di Pulau Sebatik

Advertorial

Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Implementasi Aplikasi e-BLUD, Hermanus : Nunukan Harus Update

badge-check


					Wakil Bupati Nunukan, Hermanus saat memberikan sambutan dalam sosialisasi dan Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), Senin (28/7/2025). Dok.Prokopim. Perbesar

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus saat memberikan sambutan dalam sosialisasi dan Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), Senin (28/7/2025). Dok.Prokopim.

NUNUKAN, infoSTI – Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menggelar sosialisasi dan Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), Senin (28/7/2025).

Wakil Bupati Nunukan Hermanus menegaskan, kita semua hidup di era digitalisasi, sehingga harus mengikuti sistem digital, tak terkecuali di bidang kesehatan.

‘’Kegiatan ini menjadi langkah nyata, langkah bersama untuk membekali Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan PPK BLUD untuk mengelola anggaran secara maksimal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Hermanus juga berpesan kepada Dinas Kesehatan P2KB selaku pembina teknis agar lebih pro aktif dalam melakukan pembinaan pada BLUD.

Apalagi, mereka telah didukung dengan aplikasi pengelolaan keuangan yang kompatibel dan terintegrasi.

‘’Karena jika kita masih menerapkan sistem lama, maka kabupaten kita ini akan menjadi Kabupaten yang tidak update,” kata dia.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Sabaruddin menyampaikan, Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan dan juga menjadi garda terdepan.

Maka sukses tidaknya dalam pembangunan pelayanan kesehatan, sangatlah tergantung pada kinerja dari Puskesmas dan Rumah Sakit.

“Jadi pelayanan kesehatan ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh ada kekosongan dalam pelayanan kesehatan, apalagi yang sifatnya mendesak dan tidak boleh ditunda,’’ kata dia.

‘’Alasan tidak ada anggaran atau yang lainnya bukan menjadi pembenaran kita hentikan pelayanan. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Sabaruddin mewanti wanti para Nakes untuk menghindari terjadinya hal tersebut/kekosongan pelayanan.

Ia mengingatkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018, agar memberikan ruang kepada fasilitas kesehatan dalam bentuk penerapan PPK BLUD.

Faskes lanjutnya, diberikan ruang terutama dalam keuangan. Ada kewenangan dalam pengelolaan keuangan tersendiri dan juga tenaga maupun aset.

‘’Kita berharap ketika puskesmas atau Rumah Sakit butuh sesuatu, tidak perlu bergantung kepada BPKAD. Dia punya uang sendiri yang bisa dikelola sendiri dengan cepat,” ungkapnya.

Acara ini diikuti 130 peserta dari RSUD Nunukan dan 16 Puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan.

Sosialisasi dan Bimtek ini, menghadirkan narasumber dari Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Yudia Ramli.

Analis Badan Layanan Umum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ochtavian.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik FISIP UI Bagas Ahmad Rifai dan Airlangga Satriojati.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial