NUNUKAN, InfoSTI – Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara, memusnahkan barang bukti perkara pidana untuk periode ketiga 2026, Selasa (8/9/2026).
Terdapat 58 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian,
1. Tindak Pidana Narkotika sebanyak 26 perkara dengan total berat 20,42 gram.
2. Tindak Pidana Pengeroyokan di muka umum 2 Perkara
3. Kekerasan Terhadap Anak 1 Perkara.
4. Karantina Hewan 1 Perkara.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang 2 Perkara.
6. Tindak Pidana Penganiayaan 1 Perkara.
7. Pencurian 7 Perkara.
8. Pencabulan 2 Perkara.
9. Perlindungan Anak 5 Perkara.
10. Persetubuhan 1 Perkara.
11. Pemerkosaan/Ruda Paksa 4 Perkara,
12. Pengancaman 1 Perkara.
12. Penggelapan 1 Perkara.
13. Penipuan 2 Perkara.
Pemusnahan barang bukti, dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristiknya, antara lain melalui pelarutan, pembakaran, serta penghancuran menggunakan gurinda.
Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak dapat digunakan kembali dan benar-benar dimusnahkan secara tuntas.
Kajari Nunukan, Burhanuddin mengatakan, pemusnahan ini, bukan sekadar kegiatan administratif.
“Di dalamnya terdapat pesan penting bahwa setiap proses penegakan hukum harus memiliki akhir yang jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia melanjutkan, barang bukti yang pada awalnya menjadi bagian dari proses pembuktian dalam suatu perkara pidana, setelah perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, pemusnahan ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan,” imbuhnya.
Pemusnahan barang bukti kasus ballpress di Kejari Nunukan.
Pemusnahan hari ini juga sekaligus memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di perbatasan ini masih membutuhkan perhatian serta kerja sama dari seluruh pihak.
Terlebih Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara.
Kondisi tersebut, tentu membawa peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah berbagai bentuk tindak pidana.
“Saya yakin, dengan sinergitas dan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi terkait, serta dukungan seluruh masyarakat, berbagai tantangan tersebut dapat kita hadapi bersama,” tegas Burhanuddin.
