NUNUKAN, infoSTI – Komisi I, II, dan III DPRD Nunukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggelar rapat untuk finalisasi usulan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025).
Setiap OPD diminta memaparkan rencana program dan target capaian yang akan diusulkan dalam dokumen perencanaan 2026.
Hal ini, untuk memastikan bahwa usulan anggaran yang masuk sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan sejalan dengan prioritas pemerintah daerah.
Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Andi Mariyati menyampaikan, rapat ini menjadi ruang penyelarasan program agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar instansi pemerintah.
“Kami ingin program yang disusun OPD benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berdampak luas,” ujar Hj. Andi Mariyati.
Ia menjelaskan, Komisi I membahas pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, Pendidikan, Kesehatan serta peningkatan layanan berbasis digital.
Sejumlah program yang masuk pembahasan seperti pengembangan layanan sistem terpadu dan penguatan sarana pelayanan publik.
Sementara Komisi II mengulas sektor ekonomi daerah, pertanian, perikanan, perdagangan, serta pengembangan UMKM.
Usulan yang mengemuka mencakup peningkatan alat produksi pertanian, pelatihan digital marketing UMKM, dan perluasan jaringan pasar antarwilayah.
Komisi III membahas usulan di bidang infrastuktur, perumahan, kesehatan, transportasi dan jaringan telekomunikasi.
Rencana yang dibahas antara lain peningkatan jalan Kabupaten, pengembangan sistem air minum, dan tambahan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan.
Rapat juga menghasilkan catatan evaluasi untuk program yang belum berjalan maksimal pada tahun sebelumnya agar tidak diulang tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
Setiap OPD diminta memperkuat dokumen pendukung serta kajian program sebelum tahap pembahasan lanjutan.
Rapat kerja rencananya berlangsung beberapa hari hingga seluruh komisi menyelesaikan finalisasi program OPD.
Hasil pembahasan akan disampaikan pada pembahasan berikutnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum masuk penyusunan APBD 2026.
