NUNUKAN, infoSTI – Kondisi kerusakan infrastruktur di dataran tinggi Krayan, semakin parah dan kian meluas.
Mulai jalanan yang menjelma lumpur dan mengakibatkan transportasi terhenti.
Masyarakat harus rela tidur di hutan untuk melalui rute penghubung antar Kecamatan yang biasanya hanya butuh waktu dua jam saja.
Jembatan yang hanyut oleh banjir, sehingga anak anak sekolah terpaksa meniti jembatan darurat yang mengancam nyawa, hingga ancaman kiris pangan karena terhentinya pasokan Sembako dari Malaysia.
Terbaru, jalan penghubung antar desa di Wa’Yagung, Krayan Barat, amblas, dan mengakibatkan 8 desa disana terisolir, karena akses mereka tidak bisa lagi dilewati.
‘’Kalau musim hujan terus terjadi, kerusakan yang terjadi di Krayan semakin meluas, dan masyarakat hanya bisa menguatkan diri untuk semakin sabar dan dipaksa harus menerima keadaan,’’ ujar Camat Krayan Selatan, Oktafianus Ramli, dihubungi, Rabu (26/2/2025).
Hari ini, harga harga kebutuhan pokok juga kembali naik. Minimnya pengusaha yang belanja ke Malaysia, dan nihilnya barang Malaysia masuk Krayan, menjadi alasan kondisi tersebut.
Saat ini, gula pasir dijual Rp 30.000/Kg dari harga normal Rp 23.000/Kg.
Telur ayam Rp 100.000/rak, dan harga bensin hampir menyentuh Rp 40.000/liter.
‘’Kompleks masalah Krayan. Jalanan domain provinsi. Kebutuhan pangan, domain pusat karena menyangkut perbatasan dua Negara. Sementara untuk daerah, paling hanya perbaikan yang paling prioritas, seperti perbaikan jembatan yang menjadi akses penghubung antar kecamatan satu satunya,’’ urainya.
Kondisi ini sudah terjadi hampir dua bulan. Berbagai usaha dan juga permohonan belum membuahkan perhatian pemerintah pusat, sehingga masyarakat perbatasan RI – Malaysia ini, mengajukan izin menggelar demonstrasi yang dijadwalkan Kamis (27/2/2025).
Masyarakat akan meneriakkan ketimpangan pembangunan di perbatasan Negara.
Meminta Pemerintah pusat melihat betapa Krayan masih terisolir di usia kemerdekaan Indonesia memasuki 80 tahun.
‘’Jalanan masih tanah, akses ke Krayan belum ada yang layak, bahkan pangan, masih bergantung dengan Malaysia,’’ imbuhnya.
Termasuk, mendesak Pemerintah Pusat, untuk menarik kebijakan moratorium, dan menjadikan Krayan wilayah DOB baru.
‘’Harus dengan cara apa kami meminta. Silahkan lihat kondisi Krayan. Masyarakat di perbatasan RI – Malaysia ini terisolir sejak Negara kita merdeka. Sampai hari ini tidak berubah, padahal kami juga punya hak sama dengan warga Negara Indonesia lainnnya,’’ kata Oktafianus.
