Menu

Mode Gelap
Mengaku Sakit Hati Pada Bos, Karyawan Gudang Sembako Curi Uang Majikan Lewat SMS Banking Dorong Transformasi Ekonomi Daerah, Bupati Nunukan Canangkan Sensus Ekonomi 2026 dan Luncurkan Kredit Mikro UMKM Candu Narkoba, Dua Warga Pulau Sebatik Nekat Menjadi Ninja Sawit Gereja Katolik Santo Yosep di Pedalaman Nunukan Habis Terbakar Pengiriman MBG Sering Terlambat Saat Musim Hujan, Guru di Pulau Sebatik Minta SPPG Perbaiki Jalan   Persiapkan Petugas Sensus, BPS Nunukan Gelar Pelatihan Sensus Ekonomi 2026

Advertorial

Kunker ke Dinas Koperasi dan UKM Banten, DPRD Kaltara Gali Peluang UMKM Lokal Untuk Terlibatan di Program MBG

badge-check


					Pansus II DPRD Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, guna memperdalam strategi perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi, Kamis (7/5/2026). Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Pansus II DPRD Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, guna memperdalam strategi perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi, Kamis (7/5/2026). Dok.DPRD Kaltara.

BANTEN, infoSTI – Pansus II DPRD Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, guna memperdalam strategi perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi, Kamis (7/5/2026).

Wakil Ketua Pansus, Muhammad Nasir bersama Anggota Pansus, Pdt. Robenson Tadem, Saleh, dan Adi Nata Kusuma disambut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintaro, beserta pejabat dan staf.

Berbagai isu dibahas, mulai dari perlindungan hukum bagi UMKM, transformasi digital, penguatan koperasi, hingga peluang kemitraan dengan perusahaan besar.

Anggota DPRD Kaltara juga menggali informasi terkait penguatan koperasi, dukungan digitalisasi UMKM, hingga peluang keterlibatan UMKM lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam diskusi juga disampaikan sejumlah tantangan, terutama terkait kewenangan pembinaan UMKM mikro yang masih terbatas di tingkat provinsi.

‘’Melalui kunjungan ini, DPRD Kaltara berharap berbagai praktik baik di Provinsi Banten dapat menjadi referensi dalam memperkuat ekosistem UMKM dan koperasi di Kalimantan Utara,’’ ujar Nasir.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintaro, menjelaskan, pihaknya memiliki program advokasi hukum bagi UMKM yang menghadapi persoalan usaha dan perbankan.

Selain itu, Pemprov Banten juga mendorong business matching antara perusahaan besar dan pelaku UMKM agar produk lokal dapat terserap pasar industri.

‘’Selain pembinaan dan pelatihan, Dinas Koperasi dan UKM Banten juga memfasilitasi legalitas usaha gratis, sertifikasi halal, hingga akses ekspor produk UMKM ke pasar internasional,’’ urai Agus.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial