NUNUKAN, infoSTI — Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI – Malaysia di Pulau Sebatik, mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Nunukan, Ramsah.
Dalam rapat kerja hasil monitoring DPRD bersama Dinas PUPR Nunukan, Ramsah mengkritik betapa alokasi anggaran pembangunan jalan di Pulau Sebatik masih jauh dari kata adil.
Sejumlah jalan di Pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini masih minim perhatian.
“Ini menyangkut keadilan pembangunan. Jangan sampai wilayah tertentu terus dibiarkan tertinggal, sementara daerah lain melaju pesat. Azas pemerataan yang kita tuntut,” ujar Ramsah, Senin (27/4/2026).
Sampai hari ini, diskriminatif prioritas pembangunan masih sangat terasa. Hal ini, kata dia, menunjukkan cerminan lemahnya perencanaan prioritas pembangunan di tingkat daerah.
‘’Padahal,sebagai kawasan perbatasan, Pulau Sebatik seharusnya mendapat perhatian lebih dalam hal konektivitas dan aksesibilitas,’’ lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Ramsah mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memasukkan pembangunan Jalan Poros Tengah Sebatik, dalam prioritas anggaran Tahun 2026.
Ruas jalan yang dimaksud, mencakup Jalan Bhakti Husada hingga Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, Kampung Tebol hingga Desa Sei Limau.
Ia kembali menegaskan, tak akan ada bantahan bagi pembangunan wilayah perbatasan, justru hal tersebut adalah langkah krusial dan strategis, terutama dalam konteks NKRI.
‘’Pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kedaulatan wilayah, tetapi juga sebagai pendorong kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat,’’ tegasnya.
