NUNUKAN, infoSTI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyatakan inflasi di perbatasan RI – Malaysia ini tercatat sebesar 0,53 persen, dan menjadi yang terendah di Kalimantan Utara.
Kepala Kantor BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien mengatakan, pada Maret 2026, terjadi inflasi sebesar 0,53 persen secara bulanan (month-to-month).
“Inflasi Kabupaten Nunukan pada Maret 2026 masih relatif rendah dan terkendali. Ini menunjukkan stabilitas harga di daerah tetap terjaga, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa kelompok pengeluaran,” ujarnya melalui pesan tertulis, Sabtu (4/4/2026).
Dari sisi tren, inflasi Kabupaten Nunukan sepanjang tahun 2025 relatif stabil di kisaran 1,7 hingga 2,2 persen.
Pada awal tahun 2026 sempat terjadi peningkatan, namun pada Maret 2026, inflasi kembali menurun menjadi 1,96 persen, yang menunjukkan bahwa tekanan harga mulai mereda.
Iskandar membandingkan kondisi inflasi tahunan di Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor, yang tercatat 3,06 persen dan di Kota Tarakan sebesar 3,81 persen.
Adapun di Kabupaten Nunukan, jika dihitung secara tahun kalender (year-to-date), inflasi tercatat 1,60 persen, sementara secara tahunan (year-on-year) sebesar 1,96 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,09 persen.
‘’Secara umum, inflasi di Kabupaten Nunukan masih dalam kategori terkendali. Bahkan, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Utara, inflasi di Nunukan merupakan yang terendah,’’ ujarnya lagi.
BPS menilai kondisi ini sebagai sinyal positif bahwa daya beli masyarakat relatif terjaga dan stabilitas ekonomi daerah tetap baik.
‘’Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan, khususnya pada komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama kebutuhan pokok dan konsumsi rumah tangga,’’ ia mengingatkan.
Iskandar menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi utama berasal dari sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Diikuti oleh sektor usaha makanan, minuman (restoran), tembakau, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
‘’Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami penurunan harga dan memberikan andil negatif terhadap inflasi,’’ urainya.
Iskandar menegaskan, BPS akan terus melakukan pemantauan harga secara rutin dan menyajikan data statistik yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
