NUNUKAN, infoSTI – Komisi 2 DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mempelajari implementasi pembelajaran mendalam yang mulai diterapkan di berbagai satuan pendidikan, Rabu (13/11/2025).
Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam menjelaskan, kunjungan ini dimaksudkan untuk konsultasi penerapan pembelajaran mendalam, termasuk dukungan regulasi dan pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah, kesiapan guru, efektivitas pelatihan, hingga dampak metode tersebut terhadap hasil rapor pendidikan.
‘’Bagaimana persoalan pemerataan guru serta peran pengawas sekolah yang dianggap penting dalam mendampingi penerapan metode baru,’’ ujarnya.
‘’Serta terkait redistribusi guru, mutasi, serta skema beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik. Azis menerangkan bahwa beasiswa dikelola Badan Kepegawaian Daerah, sementara Dinas Pendidikan bertugas menetapkan kriteria dan melakukan verifikasi awal,’’ imbuhnya.
Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, Dr. Abd Azis Karim, S.Pd, M.Si menjelaskan, Kota Makassar mulai mengadopsi pembelajaran mendalam sejak awal tahun 2025.
Guru yang mengikuti pelatihan, mengimplementasikannya di kelas melalui pendekatan pembelajaran cara memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi.
‘’Penerapan pembelajaran mendalam berjalan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK). Pendanaan dari skema BOS Kinerja diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu menjalankan metode tersebut di sekolah masing-masing,’’ ujarnya.
Ia menambahkan, tahun 2026, Dinas Pendidikan Makassar akan melaksanakan monitoring dan evaluasi (MONEB) terhadap guru yang telah mendapatkan pelatihan.
Instrumen penilaian disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan pembelajaran mendalam di kegiatan belajar mengajar.
Azis menjelaskan, sejumlah sekolah yang sudah menerapkan pendekatan ini menunjukkan perubahan dalam proses belajar, terutama pada kemampuan siswa memahami materi dan mengolah informasi.
Menurut Azis, jumlah pengawas di Kota Makassar masih terbatas karena belum ada penambahan dalam beberapa tahun terakhir.
DPRD Nunukan kemudian meminta rekomendasi sekolah yang telah menerapkan pembelajaran mendalam secara konsisten.
Kunjungan lanjutan direncanakan untuk melihat langsung bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan di lingkungan kelas.
‘’Konsultasi ini memberi dasar bagi DPRD dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menilai potensi penerapan pembelajaran mendalam di Kabupaten Nunukan,’’ kata Andi Fajrul.
Sementara Dr. Abd Azis Karim menyambut baik harapan tersebut.
‘’Kami juga menyambut baik wacana pertukaran guru, guna memperkaya pengalaman mengajar di kedua daerah,’’ kata dia.
