NUNUKAN, infoSTI – Rapat paripurna ke 14 masa persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2025, tentang pengambilan keputusan terhadap nota kesepakatan rancangan KUA PPAS perubahan TA 2025 dan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026, di gedung DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (14/8/2025), menyuguhkan pemandangan menarik dengan suara teriakan keras sejumlah anggota DPRD.
Sejak sidang belum dibuka, sampai di skorsing dua kali oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, teriakan kemarahan menjadi perhatian para wartawan.
“Kalau wartawan bertanya kenapa tidak kuorum, ini karena Pokir. Akibat segelintir orang. Itu orang orang minta anggaran Pokir (Pokok Pikiran) naik. Yang jelas itu, sehingga tidak kuorum,” lantang anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Golkar, Syafrudin.
Syafrudin mengaku malu dengan tingkah polah para anggota parlemen yang masih memaksa kenaikan anggaran Pokir, alih alih banyaknya kebutuhan pembangunan masyarakat yang mendesak.
“Semoga saja KPK tahu disini. Turun kesini, mengecek ini. Capek saya mendengar ini, kok mau menghambat kegiatan Pemerintah Daerah,” sesalnya.
Meski sempat menolak menyebut siapa saja yang menghambat sidang agar tak kuorum, Syafrudin akhirnya menyebut asal Fraksi para parlemen yang menjadi penghambat sidang paripurna tersebut.
“Yang jelas (dari 30 jumlah anggota DPRD Nunukan) kita 19 orang hadir. Yang tidak hadir dari Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem dan 1 orang dari Fraksi Gerindera,” lanjutnya.
Kendati demikian, Syafrudin belum mau menyebut berapa angka Pokir yang sedang menjadi ganjalan dalam realisasi APBD Nunukan Perubahan 2025 dan APBD murni 2026.
“Tanya langsung ke mereka kalau itu. Saya ini sakit, tapi paripurna tidak jadi jadi, mau operasi mata harus ditunda,” katanya.
Teriakan Syafrudin juga disambut teriakan lantang lain dari Ketua Fraksi Golkar, Rian Antony.
Rian mengaku malu dengan kejadian tersebut.
“Tingkah yang menjijikkan, kita dipilih rakyat bukan untuk ngurus Pokir,” kata dia.
Rian yang mewakili masyarakat dataran tinggi Krayan, mengaku emosi dengan polah para anggota dewan yang membuat sidang KUA PPAS berjalan alot.
“Masyarakat butuh air bersih, butuh diuruskan BPJS, bukan mereka nunggu Pokir. Sungguh memalukan anggota dewan yang mementingkan pokir dibanding kebutuhan masyarakat,” teriaknya.
Ada 7 fraksi di DPRD Nunukan, masing masing, Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi Geridera, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Karya Kebangkitan Nasional.
Dari pantauan wartawan, anggota DPRD yang absen berasal dari Fraksi Hanura, sebanyak 6 anggota dewan, 4 anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Nasdem, dan 1 anggota dewan dari Fraksi Gerindera.
Untuk diketahui, Pokir merupakan usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Pokir juga bisa dipahami sebagai proyek pengadaan barang atau jasa yang diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat, dan dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus saat diminta tanggapan, belum bersedia memberikan jawaban.
“Nanti saja ya,” katanya.
