NUNUKAN, infoSTI – Anggota DRPD Nunukan, Kalimantan Utara, memberikan peringatan keras kepada managemen RSUD Pratama Sebatik, karena masih meminta pasien menunjukkan kartu BPJS saat datang berobat.
‘’Sudah berapa kali kami sampaikan, kedepankan aspek kemanusiaan, administrasi belakangan. Cukup tanyakan KTP, jangan selalunya tanya mana kartu BPJS,’’ ujar salah satu Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, saat monitoring kegiatan proyek fisik APBD Nunukan 2024, Selasa (15/4/2025).
Andre menegaskan, untuk masalah BPJS bagi pasien, DPRD Nunukan sudah mengundang Dinas Kesehatan untuk audiens, membahas ramainya warga mengeluhkan pelayanan kesehatan akibat ada yang memiliki tunggakan BPJS, atau belum terdaftar sebagai peserta.
Kendala tersebut membuat sejumlah Faskes menunda pelayanan, sementara pasien seakan dibiarkan menunggu dalam kondisi menahan sakit.
Kebijakan tersebut, kata Andre, tidak manusiawi, sementara fasilitas kesehatan mulai Puskesmas sampai RSUD di Kabupaten Nunukan, semua milik pemerintah, yang seharusnya memang memprioritaskan masyarakatnya.
‘’Jadi dari PIC (Person In Charge) di bagian administrasi, seharusnya hanya minta pasien menunjukkan KTP. Disana ada NIK yang konek dengan BPJS. Yang urus itu RSUD, berkoordinasi dengan PIC di Dinkes, dan PIC Dinkes berkoordinasi dengan PIC BPJS,’’ kata Andre.
‘’Jika dalam pengecekan nanti ada masalah tunggakan, silahkan dikomunikasikan dengan bahasa yang baik kepada pasien, itu boleh dicicil pelunasannya. Kalau belum punya BPJS, ya dibuatkan. Jadi jangan orang sudah menahan sakit gak karuan, masih antre gara gara kartu BPJS. Orang datang berobat bukan sembuh, malah stress mikir BPJS,’’ tegasnya.
Pada dasarnya, mekanisme seperti yang ia terangkan, sudah disepakati oleh Dinas Kesehatan dan BPJS di Nunukan.
Tinggal implementasi di lapangan saja yang menjadi catatan dan warning bagi para Nakes dan petugas di RS hingga Puskesmas.
‘’Berobat cukup pakai KTP, itu NIK konek ke BPJS. Jangan dipersulit masyarakat kita karena urusan BPJS. Edukasi seperti inilah yang kami inginkan di semua Faskes, terutama bagian IGD, Poliklinik dan Administrasi,’’ katanya lagi.
Selain masalah pelayanan di RSUD Pratama, persoalan belum aktifnya unit transfusi darah juga menjadi sorotan.
Sampai saat ini, alat kesehatan untuk unit transfusi darah, masih tersimpan rapi di gedung induk RS Pratama, belum sekalipun difungsikan.
Padahal, kata Andre lagi, sudah tersedia bangunan fisik untuk unit transfusi darah dengan nilai anggaran lebih Rp 1 miliar.
Sejumlah peralatan medis pendukung dengan nilai sekitar Rp 700 juta sudah siap digunakan.
‘’Jadi supaya pasien tidak selalu dirujuk ke RSUD Nunukan, segera fungsikan unit transfusi darah itu. Kalau SDM belum ada, perbantukan di RSUD Nunukan atau PMI supaya bisa menggunakan alatnya, atau sekolahkan mereka,’’ kata dia.
