Menu

Mode Gelap
Cerita Perjalanan Warga Krayan, Dua Hari Berkendara Menembus Jalanan Lumpur Menuntut Akses Layak ke DPRD Kaltara 40 Jamaah Umroh Nunukan Menginap di Kawasan Markaziyah, An Nur Jamin Kenyamanan dan Kemudahan Ibadah Perkuat Semangat Bela Negara, 80 Kader PKS Nunukan Ikuti KEMBARA di Perbatasan RI – Malaysia Perahu Terbalik Saat Menyeberang Sungai, Pasangan Suami Istri di Nunukan Ditemukan Tewas Tenggelam Banyak Atap Bangunan Beterbangan Saat Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Melanda Dataran Tinggi Krayan Dilaporkan Hilang, Seorang Nelayan Pulau Sebatik Ditemukan Tewas Dalam Posisi Duduk Diatas Perahu

Advertorial

Apel Terakhir 2024, Asisten I Kaltara Ingatkan Birokrasi yang Berdampak dan Pemakaian Mobil Dinas

badge-check


					Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024). Perbesar

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024).

TANJUNG SELOR, infoSTI – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024).

Apel ini, sekaligus menjadi apel terakhir di penghujung 2024.

Dalam amanatnya, Datu Iqro menyoroti beberapa poin, salah satunya birokrasi yang berdampak.

“Kita bekerja di Kalimantan Utara ini, kita niatkan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Menpan RB, yaitu birokrasi yang berdampak. Bagaimana kita bekerja di Kaltara ini membawa keberkahan dan dampak bagi kaltara,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan beberapa aspek dalam pelayanan publik kepada masyarakat menurut PANRB, diantaranya akses mudah, inklusif, adaptif, inovasi, dan melibatkan masyarakat.

Dari hal inilah, pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selain mengenai birokrasi, ia juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat waktu.

“Rekan-rekan yang mendapat amanat memakai kendaraan, pakailah kendaraan itu dengan baik. Dirawat , dijaga, dan jangan parkir sembarangan,” tegasnya.

“Dan dipenghujung tahun ini, segera seluruh OPD menyiapkan pertanggungjawaban OPD kita. Tak terasa kita memasuki 2025. Jadi saya minta setiap OPD, pengeluaran harus di SPJ-kan karena itu bentuk pertanggungjawaban kita,” tutupnya.

Sumber berita : DKISP Kaltara.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial