NUNUKAN, infoSTI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ditujukan sebagai forum untuk adu data antara mahasiswa dan OPD Pemkab Nunukan menyoal tudingan tak transparannya pemberian beasiswa dan kondisi asrama tak layak di Makassar, berakhir tanpa solusi.
Dua mahasiswa, Harkim Mories Andarias dan Resti Ardi Milo, memilih keluar ruang rapat sebelum ada satupun anggota DPRD Nunukan mengutarakan pendapat mereka.
‘’Kami kecewa, ini sudah tujuh bulan dan kami tak mendapat jawaban,’’ begitu teriak Resti sembari keluar dari ruang rapat Ambalat DPRD Nunukan, Jumat (4/9/2026).
RDP yang dikhususkan sebagai ruang debat dan adu data ini, justru menjadi ajang pemaparan asumsi dan curhat.
Dua mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi di Gedung DPRD dan dengan nyaring menuding ada dugaan pungli pada pemberian beasiswa, tak menunjukkan bukti dan data akurat yang bisa meyakinkan argument mereka.
‘’Intinya dari pada panjang lebar begini saja. Mau tidak Pemda mengembalikan uang Rp 800.000 biaya pendaftaran bagi 122 teman teman mahasiswa. Jumlahnya Rp 976 juta. Kalau tidak, saya langsung keluar dari sini,’’ ujarnya sebelum beranjak pergi meninggalkan ruang rapat.
Resti tak menjelaskan detail dasar dari tuntutan pengembalian uang pendaftaran tersebut. Secara garis besar, nominal tersebut dianggap menjadi bagian dugaan pungli yang ia sebutkan.
Pada akhirnya, substansi masalah justru bergeser pada pengertian beasiswa afirmasi yang dibahas secara terminology maupun etimologi yang menjadikan pembahasan melebar.
Sebenarnya, tak ada kalimat yang membantah jika persoalan beasiswa untuk mahasiswa tak sepenuhnya sesuai aturan.
Tak ada sanggahan bahwa beberapa penerima beasiswa, adalah mereka yang tak berhak. Begitu juga dengan kondisi asrama mahasiswa di Makassar yang diklaim tak terurus dan kurang mendapat perhatian Pemkab Nunukan.
Sayangnya, mahasiswa tak mengarahkan diskusi mereka lebih detail, sehingga semua tuduhan mereka akhirnya mentah.
‘’Kami sudah sediakan forum untuk adik adik mahasiswa untuk membuktikan semua tuduhan mereka. Silahkan adu data, dan saling buka bukaan. Tapi justru adik adik mahasiswa lebih mengikuti emosi dan memilih pergi sebelum ada anggota DPRD yang mengutarakan pendapatnya,’’ sesal Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Muhammad Mansur.
Menurut Mansur, butuh kepala dingin dalam menyelesaikan segala permasalahan. DPRD Nunukan sudah memberi ruang seluas luasnnya bagi mahasiswa untuk menumpahkan kekesalan dan membuka data untuk semua tuduhan mereka.
DPRD juga telah menghadirkan semua OPD seperti yang diminta mahasiswa. Namun sayangnya, forum yang disediakan khusus untuk mereka, justru tak dimanfaatkan dengan baik.
‘’Kami lembaga DPRD sudah sangat respeck dan menghormati keinginan adik adik mahasiswa. Kalian teriak, kalian protes, tak masalah, karena itu hak kalian dan dinamika demokrasi. Tapi kenapa kalian pergi sebelum mendengarkan pendapat kami. Belum ada satupun dari anggota DPRD bersuara, tapi ditinggal pergi,’’ lanjutnya.
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, mengatakan, adik adik mahasiswa sebaiknya mengerti tata karma dan tata tertib rapat, bukan ambisi menguasai forum tanpa mau mendengar pendapat orang lain.
Ia mengaku terpancing suasana rapat, sehingga terlibat perdebatan panas dan sempat bersuara tinggi kepada mahasiswa.
‘’Kita sudah sediakan waktu dan tempat. Kita hadirkan semua OPD seperti yang dimau adik adik kita. Tapi kenapa mereka tak memanfaatkan itu, hanya berbicara tanpa data dan murni asumsi. Itu mengecewakan,’’ kata Andre.
Ia meminta mahasiswa bisa adu argument secara intelek, menghadirkan data dalam setiap statemennya. Bukan hanya berteriak nyaring, tanpa mau mendengar penjelasan.
‘’Mereka pergi begitu saja, sementara mereka berteriak terus di luar. Kita berikan ruang diskusi, mereka tak mau dengar. Sebenarnya apa yang mereka mau,’’ sesalnya.
Sebelumnya diberitakan, enam mahasiswa Nunukan, Kalimantan Utara yang menempuh kuliah di luar pulau, mendatangi Gedung DPRD Nunukan, menuntut pertanggung jawaban Pemkab Nunukan atas tak layaknya asrama mahasiswa di Makassar dan jatah beasiswa yang diklaim penuh permainan.
“Kami datang kesini, ke Gedung DPRD Nunukan, menuntut apa yang kami suarakan tujuh bulan lalu. Sampai hari ini, Pemerintah abai, OPD Pemkab Nunukan lalai,” ujar orator aksi, Resti Ardi Milo, Kamis (3/9/2026).
Tuntutan yang sama, pernah disuarakan Resti dan rekannya pada 21 Januari 2026. Saat itu. mereka mereka menggelar aksi di depan Gedung Pemkab Nunukan.
Ada 8 poin tuntutan yang mereka suarakan, masing masing,
1) Menuntut Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk segera menyediakan dan/atau menambah fasilitas asrama mahasiswa asal Nunukan di kota-kota tujuan studi, dengan standar kelayakan yang aman, sehat dan terjangkau.
2) Meminta kejelasan status hukum, pengelolaan dan mekanisme pemanfaatan asrama mahasiswa yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, termasuk kapasitas tampung dan kriteria penghuninya.
3) Mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi dan memperkuat pemerataan serta keberlanjutan program beasiswa mahasiswa asal Nunukan, sehingga mahasiswa yang membutuhkan dapat memperoleh akses secara adil dan tidak terputus selama masa studi.
4) Menuntut pemerintah kabupaten Nunukan untuk menambah kuota dan besaran beasiswa bagi mahasiswa asal Nunukan, sesuai dengan kebutuhan ril dan jumlah mahasiswa yang layak menerima.
5) Meminta pemerataan penyaluran beasiswa ke seluruh Mahasiswa asal Nunukan yang memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan wilayah kecamatan, jalur seleksi, maupun perguruan tinggi tujuan.
6) Mendesak DPRD Kabupaten Nunukan mengawal dan memastikan alokasikan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk fasilitas asrama dan program beasiswa mahasiswa dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun anggaran.
7) Meminta DPRD Kabupaten Nunukan atas pelaksanaan program asrama dan beasiswa yang telah berjalan, serta melibatkan perwakilan mahasiswa dalam proses evaluasi tersebut.
8) Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk membuka secara transparan data penerima beasiswa Harapan Energi Baru sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan memastikan penyaluran beasiswa tepat sasaran.
“Telinga kami banyak mendengar kekecewaan teman teman yang tak menerima beasiswa padahal berhak. Ada juga indikasi pungli dalam proses pemberian beasiswa. Kami berenam ini, mewakili teman teman mahasiswa lain, meminta penjelasan terkait itu semua,” tegas Resti.
