NUNUKAN, infoSTI – Komisi 1 DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menguak temuan adanya lebih 5000 Anak Tak Sekolah (ATS) pada rapat kerja bersama Dinas Pendidikan.
‘’Di Nunukan, terdapat lebih 5000 ATS. Ini masalah serius dan menjadi jumlah ATS terbesar dibanding Kabupaten lain di Kaltara,’’ ujar Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, Jumat (4/9/2026).
Mansur meminta Disdik segera melakukan pendataan, mengelompokkan mereka sesuai usia, alasan tak sekolah, dan bekerjasama dengan stake holder, mengurus kebutuhan mereka.
Bagaimanapun, kata Mansur, banyak alasan yang butuh intervensi Pemda, apalagi, mereka merupakan bagian generasi muda perbatasan.
Tak bisa dipungkiri, lanjut Mansur, anak anak Nunukan banyak juga yang memiliki orang tua TKI dan memiliki kendala dalam ekonomi. Alhasil, mereka memilih bekerja alih alih bersekolah.
‘’Dan banyak kasus, anak anak mabettang (mengikat bibit rumput laut) karena diminta orang tuanya membantu kerja demi dapur tetap ngebul. Ketika sudah merasakan pegang uang, sekolahnya terbengkalai akhirnya,’’ kata dia.
Dengan status anak eks deportan, banyak dari mereka tak memiliki akte lahir, KK dan sejumlah dokumen administrasi lain yang menjadi syarat mendaftar sekolah.
‘’Disinilah peran pemerintah. Petakan mereka, dan perbanyak program pendidikan kesetaraan seperti sekolah paket. Kita semua ingin anak anak kita mendapat kesempatan kedua untuk mendapat ijazah dan melanjutkan masa depan mereka dengan lebih baik,’’ kata Mansur.
Tanggapan Disdik Nunukan
Menjawab banyaknya ATS di Kabupaten Nunukan, Plt Kadisdik Nunukan, Erlina menguraikan, ATS memiliki 3 kategori. Masing masing,
Yang pertama, adalah BPB atau Belum Pernah Bersekolah. Tim Disdik menemukan fakta penyebab BPB adalah karena anak ikut orang tuanya bekerja di perkebunan yang jauh dari sekolah.
‘’Kasus ini banyak kita temukan di wilayah Kecamatan Sebuku. Beberapa temuan lain, penyebabnya karena anak tersebut bukan warga desa setempat,’’ jelas Erlina.
Kedua, yaitu akibat drop out (DO). Ini karena berbagai alasan. Diantaranya, ekonomi dan pernikahan dini.
Kategori ketiga adalah LTM, yaitu Lulus Tidak Melanjutkan. Erlina menjelaskan, hal ini terjadi karena ortu si anak terkendala biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
‘’Di lapangan kita temukan fakta banyaknya orang tua berpendapat tidak perlu sekolah tinggi. Asal sudah Calistung itu sudah cukup. Menurut mereka, pendidikan tinggi belum tentu menjamin anak mendapatkan pekerjaan sedangkan saat ini, meski anaknya hanya lulusan SD, sudah bisa bekerja,’’ jelas Erlina.
Menyoal tingginya angka ATS di Nunukan, Disdik juga sudah melakukan sejumlah aksi. Diantaranya,
- Membentuk Tim penanganan dan pencegahan ATS
- Rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan dan pencegahan ATS
- Melakukan zoom dengan semua desa dan kecamatan terkait validasi dan verifikasi data ATS.
- Melakukan pendampingan langsung bagi desa/kelurahan untuk membantu melakukan verifikasi dan validasi data ATS.
‘’Langkah selanjutnya akan disusun Rencana Aksi Daerah terkait penanganan dan pencegahan ATS,’’ beber Erlina.
