NUNUKAN, infoSTI – Enam mahasiswa Nunukan, Kalimantan Utara yang menempuh kuliah di luar pulau, mendatangi Gedung DPRD Nunukan, menuntut pertanggung jawaban Pemkab Nunukan atas tak layaknya asrama mahasiswa di Makassar dan jatah beasiswa yang diklaim penuh permainan.
“Kami datang kesini, ke Gedung DPRD Nunukan, menuntut apa yang kami suarakan tujuh bulan lalu. Sampai hari ini, Pemerintah abai, OPD Pemkab Nunukan lalai,” ujar orator aksi, Resti Ardi Milo, Kamis (3/9/2026).
Tuntutan yang sama, pernah disuarakan Resti dan rekannya pada 21 Januari 2026. Saat itu. mereka mereka menggelar aksi di depan Gedung Pemkab Nunukan.
Tuntutan yang disuarakan hari ini, ada 8 poin, masing masing,
1) Menuntut Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk segera menyediakan dan/atau menambah fasilitas asrama mahasiswa asal Nunukan di kota-kota tujuan studi, dengan standar kelayakan yang aman, sehat dan terjangkau.
2) Meminta kejelasan status hukum, pengelolaan dan mekanisme pemanfaatan asrama mahasiswa yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, termasuk kapasitas tampung dan kriteria penghuninya.
3) Mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi dan memperkuat pemerataan serta keberlanjutan program beasiswa mahasiswa asal Nunukan, sehingga mahasiswa yang membutuhkan dapat memperoleh akses secara adil dan tidak terputus selama masa studi.
4) Menuntut pemerintah kabupaten Nunukan untuk menambah kuota dan besaran beasiswa bagi mahasiswa asal Nunukan, sesuai dengan kebutuhan ril dan jumlah mahasiswa yang layak menerima.
5) Meminta pemerataan penyaluran beasiswa ke seluruh Mahasiswa asal Nunukan yang memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan wilayah kecamatan, jalur seleksi, maupun perguruan tinggi tujuan.
6) Mendesak DPRD Kabupaten Nunukan mengawal dan memastikan alokasikan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk fasilitas asrama dan program beasiswa mahasiswa dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun anggaran.
7) Meminta DPRD Kabupaten Nunukan atas pelaksanaan program asrama dan beasiswa yang telah berjalan, serta melibatkan perwakilan mahasiswa dalam proses evaluasi tersebut.
8) Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk membuka secara transparan data penerima beasiswa Harapan Energi Baru sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan memastikan penyaluran beasiswa tepat sasaran.
“Telinga kami banyak mendengar kekecewaan teman teman yang tak menerima beasiswa padahal berhak. Ada juga indikasi pungli dalam proses pemberian beasiswa. Kami berenam ini, mewakili teman teman mahasiswa lain, meminta penjelasan terkait itu semua,” tegas Resti.
Orator lain, Harkim Mories Andarias mempertanyakan kinerja DPRD Nunukan yang seakan hanya diam tak melakukan pengawasan atas hak pendidikan mahasiswa Nunukan di luar kota.
“Sudah tujuh bulan kami menyuarakan hal yang sama. Kemana saja kalian selama ini. Kalian gagal mengawal aspirasi mahasiswa Nunukan,” kata dia.
Pemkab dan DPRD, kata Harkim, tak sepatutnya cuek dengan apa yang disuarakan mahasiswa, khususnya mahasiswa di Makassar.
Banyak mahasiswa Nunukan di Makasar tak mampu membiayai diri sendiri, sehingga harus mencoba peruntungan dengan mencari kerja sambilan.
Pada kasus ini, ada mahasiswi Nunukan yang menjadi korban tindak pidana penyekapan dan pemerkosaan.
‘’Sudah ada korban akibat kelalaian kalian. Jangan nunggu ada korban lain baru kalian semua tampil sok jadi pahlawan. Perhatikan kondisi asrama mahasiswa, berikan transparansi penerima beasiswa ke kami,’’ teriaknya.
Aksi sempat memanas karena tak satupun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir untuk menjawab tuntutan para mahasiswa tersebut.
‘’Semakin kalian diam, semakin kami melawan. Kami mendengar ada dugaan pungli dalam penyaluran beasiswa. Hati hati kalian, kalau sampai kami dapatkan buktinya, kemanapun kalian lari, akan kami kejar,’’ kata dia.
Respon Anggota DPRD Nunukan
Anggota DPRD Nunukan, Andi Yaqub juga meminta Pemkab Nunukan bisa memberikan data konkret dari penerima beasiswa, sebagaimana tuntutan yang disuarakan jauh jauh hari.
Dengan memberikan data tersebut, mahasiswa dan masyarakat luas akan mengevaluasi dan menjadi barometer bagi perbaikan data penerima beasiswa ke depannya.
‘’Dan memang masih banyak masyarakat ingin mendaftarkan anaknya untuk beasiswa tapi mereka tak dapat akses, dan banyak juga yang tidak faham. Sebaiknya perlu perbaikan untuk alokasi beasiswa,’’ katanya.
Yaqub mengusulkan, mahasiswa sebaiknya meminta audiens melalui RDP, sehingga seluruh stake holder bisa hadir, sekaligus adu data dengan mahasiswa.
‘’Silahkan beberkan data dalam forum RDP. Kami DPRD akan mempertanyakan mengapa sudah tujuh bulan tuntutan teman teman mahasiswa belum terakomodir. Kendalanya dimana, dan di forum itu juga mengklarifikasi benar tidaknya tuduhan pungli yang dilontarkan adik adik mahasiswa,’’ tegasnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengaku kecewa berat atas nihilnya kehadiran OPD Pemkab Nunukan.
Padahal, mahasiswa Nunukan hanya menuntut transparansi data penerima beasiswa dan asrama layak, namun belum terjawab sejak tujuh bulan lalu.
‘’Sampai timbul pertanyaan, apa yang disembunyikan. Kita jadwalkan penyelesaian masalah ini Jumat siang besok. Kami minta OPD Pemkab Nunukan hadir untuk menjawab masalah ini,’’ kata Fajrul.
‘’Saya juga setuju dengan ucapan Pak Andi Yaqub, silahkan klarifikasi dugaan pungli yang dituduhkan. Kami juga akan undang Kejaksaan dan Polisi dalam forum besok,’’ tutupnya.
