NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menyoroti fenomena double shift yang terjadi di SMPN 4, Nunukan Selatan.
Sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah, Djadmoko ini, memiliki sekitar 312 pelajar, dengan jumlah kelas 8 unit. Akibatnya, anak anak harus bergantian masuk kelas dengan pembagian shift.
Shift pagi dijadwalkan masuk pukul 07.15 – 13.00 wita, berlanjut shift siang dengan jadwal mulai pukul 13.00 – 17.00 wita.
‘’Kalau dihitung berdasarkan kebutuhan ideal, sekolah ini membutuhkan 12 ruang kelas. 4 untuk Kelas VII, 4 untuk Kelas VIII, dan 4 untuk Kelas IX,’’ ujarnya, Senin (31/8/2026).
‘’Karena itu, kebutuhan 4 Ruang Kelas Baru (RKB) bukan lagi sekadar usulan. Ini kebutuhan,’’ tegasnya.
Fajrul menilai, sistem double shift ini, mengakibatkan kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa terganggu, dan kurang konsentrasi. Ditambah lagi, kondisi gedung sekolah ternyata masih banyak kekurangan.
Selain RKB, ia juga menyorot fasilitas sanitasi yang tak sebanding dengan jumlah pelajar.
Hal ini berkaitan dengan standar sekolah sehat. Sejauh ini, kata dia, Pemerintah hanya membuat standar baku tanpa mendukung fasilitas yang dikategorikan sebagai sekolah sehat.
‘’Saya melihat langsung kondisi plafon pada enam ruangan yang perlu direhabilitasi, begitu juga dengan kebutuhan siring/drainase di lingkungan sekolah,’’ imbuhnya.
Fajrul kembali menegaskan, 312 anak SMPN 4 Nunukan Selatan, tentu tidak butuh kalimat-kalimat indah tentang pendidikan. Yang mereka butuh adalah ruang untuk belajar, WC yang layak, dan sekolah yang nyaman.
Anak anak juga tak perlu buaian jauh tentang masa depan, sebagaimana kalimat indah yang sering terucap pada narasi pidato dari atas podium.
Sementara subtansi dan esensi masalah, justru terlupakan. Anak anak hari ini menjadi obyek yang harus ditempa sebagai generasi penerus yang kompetitif, cerdas dan solutif.
Ruang kelas memiliki peran vital dalam pendidikan, kelas menjadi fondasi utama untuk mengembangkan potensi diri, membentuk pola pikir kritis, serta membuka peluang kehidupan yang lebih baik.
‘’Kadang masalahnya bukan karena pemerintah tidak tahu. Data jumlah siswa ada, sekolahnya ada, kondisinya nyata. Tinggal satu pertanyaan. Apakah kebutuhan seperti ini benar-benar masuk dalam skala prioritas pembangunan,’’ tanyanya.
