NUNUKAN, infoSTI – Kurangnya kuota BBM untuk Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang mendasari para nelayan dan petani mengadu ke DPRD Nunukan, Rabu (26/8/20260, diamini oleh para pemilik Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS).
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Ambalat, Gedung DPRD Nunukan, pemilik APMS Cahaya Nunukan, H.Anca mengatakan, jatah BBM untuk APMS laut miliknya, hanya sekitar 56 ton untuk Pertalyte dan 50 ton Bio Solar.
‘’Sedangkan jumlah rekomendasi yang kami terima, itu 80 ton perbulan. Ini tidak sinkron antara kuota yang kami peroleh dan rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah. Itu kenapa kami batasi dan kita bagi rata untuk semua,’’ ujarnya.
Dengan panjangnya antrean kendaraan di APMS, setiap kali datang BBM, tentu petugas akan sibuk mengisi tanki kendaraan para konsumen yang antre, baru kemudian melayani pembelian dengan rekomendasi pemerintah.
‘’Setelah antrean terurai baru kami bisa layani rekom. bukan kami menghalangi dan mempersulit. kita menjaga stabilitas stok dengan membagi rata kuota BBM. Kalau fokus melayani rekom, pasti tidak akan cukup,’’ jelasnya.
Pemilik APMS Sebatik Indah, H.Abdullah juga mengamini jatah kuota BBM sangat minim, sehingga kasus nelayan dan petani tak kebagian jatah, menjadi polemik menahun.
Selain itu, faktor masuknya BBM Tawau, Malaysia, menjadi persoalan yang butuh perhatian bersama.
‘’Bagi kami, setetes minyak yang kami terima, ada tanggungan pajaknya, entah itu PPH ataupun PPM. Misalnya jatah saya 60 ton, pajak yang saya bayar Rp 93 juta. Belum bicara BPKB mobil yang juga ada pajaknya. Jadi berapa uang negara hilang akibat masuknya BBM Malaysia,’’katanya.
Diberitakan, sejumlah ketua Himpunan Tani dan Nelayan Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan, Kalimantan Utara, mendatangi Gedung DPRD Nunukan, mengeluhkan jatah BBM subsidi yang kerap kali tak mereka dapat, Rabu (26/8/2026).
Para nelayan dan petani menuturkan, surat rekomendasi dari Dinas Pertanian maupun Dinas Perikanan, seakan hanya sebatas sebuah kertas yang tak mengatasi masalah mereka.
Di APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar), mereka kerap mendapat perlakuan diskriminatif, dan tak terlalu dianggap penting.
‘’Di Pulau Sebatik dan Nunukan, ada sekitar 3000 nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut. Kuota BBM untuk kami sangat kurang, sehingga kami meminta Anggota DPRD mengusahakan solusi atas masalah ini,’’ ujar Ketua Himpunan Nelayan Sebatik, Thamrin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam.
Masalah kuota BBM di Nunukan, menjadi kendala nelayan maupun petani dalam berusaha. Kendati Pemda Nunukan telah membekali para petani dan nelayan untuk pengambilan jatah BBM, pihak APMS seakan tak mengindahkan selembar surat tersebut.
Tak jarang, pemilik usaha APMS memberlakukan antrean bahkan jadwal pengambilan malam hari, setelah antrean kendaraan mengurai.
Rentang waktu tersebut, sangat merugikan petani dan nelayan yang terdesak kebutuhan BBM. Entah itu waktu melaut saat cuaca mendukung, atau operasional alat alat pertanian.
‘’Langkah kami terpaksa membeli BBM eceran yang harganya juga jauh lebih mahal ketimbang APMS. Di eceran, kita beli seliter Rp 12.000, sementara kalau di APMS Rp 6.800 saja. Ini sangat merugikan kami,’’ tutur Jumadi yang merupakan Ketua Brigade Pangan dan Koordinator Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut wilayah Selatan.
Ia menyesalkan membeli BBM eceran jauh lebih mudah ketimbang membeli di APMS. Padahal, Pemda Nunukan sudah mengeluarkan rekomendasi yang konon mempermudah pembelian BBM bagi kalangan nelayan dan petani.
‘’Lucunya, jatah kuota kita adalah 900 liter perbulan. Tapi fakta di lapangan, kami hanya dikasih 100 liter perminggu,’’ tuturnya.
