NUNUKAN, infoSTI – Tudingan Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Andre Pratama dan Sadam Husein, terhadap kontraktor CV Delapan Satu Delapan Berdikari, yang diduga memonopoli puluhan proyek di Nunukan, mendapat respon pihak kontraktor.
Pelaksana Teknis CV Delapan Satu Delapan Berdikari, Akbar, membantah keras tudingan yang dilontarkan saat Inspeksi Mendadak/Sidak sejumlah proyek APBD Nunukan 2024 yang belum selesai tersebut.
‘’Semua proyek, didapat melalui lelang. Tidak mungkin kita melarang kontraktor lain ikut lelang. Tapi dari kontraktor di Nunukan, hanya kami yang mendaftar lelang. Jangan karena kontraktor lain tidak ikut lelang, kita dikatakan memonopoli,’’ ujarnya, ditemui, Jumat (10/1/2025).
CV Delapan Satu Delapan Berdikari, memenangkan sekitar 20 proyek yang bersumber dari APBD Nunukan 2024.
Dari jumlah tersebut, 9 item proyek, mendapat addendum, dan pengerjaannya masih berlangsung di awal tahun 2025.
Proyek yang paling mencolok dan menjadi sorotan, adalah pengaspalan jalan dengan nilai sekitar Rp 15 miliar.
Dan pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan senilai Rp 9,7 miliar.
Akbar menjelaskan, keterlambatan pengaspalan, terjadi karena kondisi tekhnis, dimana kapal container pengangkut aspal, tidak masuk di Desember 2024.
‘’Kita kehabisan aspal, sementara kita semua tahu kalau material untuk Nunukan didatangkan dari luar. Kuota kapal container di Desember 2024 kemarin tidak ada. Itu kendala penyelesaikan aspal,’’ jelasnya.
Ia juga menjelaskan, anggaran proyek pengaspalan sebesar Rp 15 miliar, tidak hanya untuk pengaspalan di jalan protokol, Jalan TVRI saja.
Ada sejumlah pengaspalan di ruas jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pesantren, Jalan Delima, dan Jalan Sungai Bolong.
‘’Kalau pengaspalan, kami optimis selesai di Januari 2025 ini,’’ tegasnya.
Sedangkan pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan, merupakan keterlambatan yang disebabkan oleh Pemerintah Daerah.
Bagaimana tidak, kata Akbar, proyek tersebut, seyogyanya mulai dikerjakan Juni 2024.
Saat itu, Pemda Nunukan meminta kontraktor menunda pengerjaan, karena lokasi proyek akan digunakan untuk tempat perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke 25.
Penimbunan atau pematangan lahan yang mulai dilakukan harus terhenti.
‘’Jadi karena lokasinya dibawah badan jalan, kita harus timbun dengan ketebalan 40 sampai 60 Cm. Sempat kami debat dengan Dinas PU, proyek sudah jalan diminta stop. Tapi kami diminta mengalah karena lokasi proyek digunakan untuk perayaan HUT Nunukan,’’ urainya.
Proyek kembali jalan pada Minggu terakhir Bulan Agustus 2024, sehingga keterlambatan pengerjaan, sudah pasti terjadi.
‘’Kita addendum 50 hari, dan mendapat kompensasi waktu karena HUT Nunukan itu 30 hari. Jadi ada 80 hari pengerjaan yang kita kejar ini. Untuk denda, kami bayar yang 50 hari itu mungkin Rp 200an juta. Kalau yang kompensasi tidak bayar denda,’’ jelas Akbar.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama dan Saddam Husein melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek mandek itu pada Rabu (8/1/2024).
Terungkap bahwa satu pengusaha mendominasi puluhan proyek, mulai dari pengaspalan jalan bernilai miliaran hingga proyek kecil senilai ratusan juta.
“Waktu rapat dengan Kepala Dinas PU Nunukan kemarin di DPRD Nunukan, saya sampaikan, ada pengusaha yang sampai muntah proyek. Akibatnya, banyak proyek tidak selesai dikerjakan dan harus lanjut dikerjakan 2025,” ujar Andre Pratama.
Andre mengibaratkan kondisi ini seperti mengisi gelas yang sudah penuh, sehingga airnya tumpah.
Ia juga meminta Inspektorat agar tidak menyetujui perpanjangan waktu bagi kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek dalam batas waktu 50 hari.
“Jika tidak bisa selesaikan proyek mereka, putus saja kontraknya, dan blacklist perusahaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa proyek-proyek yang didominasi oleh satu kontraktor berdampak pada keadilan bagi kontraktor lain yang juga mampu dan kredibel.
“Pantas saja kalau banyak sekali proyek yang tidak selesai. Bagaimana mungkin satu kontraktor menyapu bersih semua proyek. Bahkan yang nilainya kecil sekalipun, tidak dia lepas. Apa namanya kalau bukan monopoli,” kata dia.
