NUNUKAN, infoSTI – Realisasi perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nunukan, Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Nunukan justru mengaku tidak tahu.
“Kami tahunya ada Kepala Sekolah menghubungi Dinas Pendidikan, kalau hari ini MBG dimulai. Masalah koordinasi saja. Mungkin ini baru, jadi mau silent dulu barangkali,” ujar Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, ditemui, saat meninjau realisasi MBG di SDN 001 Nunukan Selatan, (6/1/2025).
Hanafiah mengatakan, MBG perdana ini tidak masuk dalam postur APBD, tapi resmi menggunakan anggaran APBN dengan pelaksana Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun pelaksana MBG, adalah PAUD Abi Al Ummi, dan proses masak memasak, dilakukan di Jalan Anasta Wijaya RT 02 RW 01, Kelurahan Nunukan Selatan.
Ia menegaskan, kewenangan Pemda, hanya sekedar memantau dan mengawasi jalannya program Nasional, tak ada kewenangan apapun dalam hal evaluasi atau intervensi.
“Jadi pelaksanaan MBG ini antara BGN dengan kontraktor, katakanlah seperti itu. Sehingga Pemda Nunukan hanya sekedar memastikan MBG berjalan dengan lancar,” lanjutnya.
Kendati demikian, Hanafiah memberikan saran agar pihak penyedia MBG di Nunukan, lebih memperhatikan waktu dalam mengirimkan menu makanan ke sekolah sekolah.
Tidak seperti di hari perdana, pengiriman menu makanan dilakukan menjelang siang, sehingga berpotensi mengganggu jam belajar anak.
“Makanan datang ke sekolah, butuh waktu membagi, dan lainnya. Mohon diperhatikan detail ini,” kata Hanafiah.
Di pelaksanaan MBG perdana ini, menu makan disajikan dengan wadah mika, dan berisi nasi putih, sayur tumis kacang panjang, dan ayam goreng tepung, dengan harga Rp.10.000 per menu.
Harga menu tersebut, tentu saja menjadi catatan penting.
Karena dari 21 Kecamatan di Kabupaten Nunukan, hanya 4 Kecamatan yang mudah dijangkau, dan memiliki akses cukup baik.
Sisanya, goegrafis dan akses transportasi akan menjadi kendala dalam distribusi, yang tentunya berpengaruh pada standar harga menu MBG di perbatasan RI – Malaysia ini.
Selain itu, meski anggaran dari pusat diplot Rp 15.000 per porsi, di MBG perdana ini, sebanyak Rp 5000 digunakan untuk transportasi dan biaya operasional lainnya.
“Sampai hari ini belum ada arahan atau informasi apakah APBD akan membackup anggaran MBG. Kita juga belum tahu kapan Pemda diminta membuat dapur umum,” lanjut Hanafiah.
Selain itu, Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang memiliki ketergantungan pasokan Sembako dari Sulawesi, Surabaya dan Tawau Malaysia.
Apakah keadaan ini, bisa mengancam distribusi Sembako, karena wilayah pemasok juga membutuhkan stok untuk pemenuhan MBG.
“Masih banyak yang perlu dibahas, sehingga Pemda memang tidak ada kewenangan dalam intervensi apapun. Tapi tentu semua kendala sudah ada badan khusus yang menangani. Tapi masalah tanggung jawab pemda apa saja, itu yang kita belum tahu,” jelasnya.
Hanafiah menjelaskan, MBG perdana untuk Kabupaten Nunukan, dimulai di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan, dengan total sasaran sebanyak 2.556 pelajar.
Dengan rincian SDN 001 sebanyak 545 murid. SDN 002 556 murid.
SDN 003 sebanyak 597 murid. SDN 005 sebanyak 284 murid.
Lalu SMPN 4 sebanyak 224 pelajar, dan SMAN 2 sebanyak 360 siswa.
“Sementara ini, baru wilayah Nunukan Selatan yang menjadi pilot project. Kita belum tahu untuk wilayah lainnya kapan,” tutup Hanafiah.
