Menu ✖

Mode Gelap
Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonkav 8/NSW, Gagalkan penyelundupan 60 Botol Miras Malaysia di Pulau Sebatik Jawaban Pemda Atas Sorotan Fraksi KKN : Keberpihakan Kepada MBR Perlu Didukung Ketegasan Aturan Bagi Pengembang Menjawab Warning Tumpang Tindih Lahan dari Fraksi Gerindera, Pemkab Nunukan Pastikan Pengawasan dan Evaluasi Pemkab Nunukan Jelaskan Tudingan Banyak Pendataan Keliru Kepada Fraksi Nasdem Dua Ranperda Usulan Pemkab Nunukan, Iwan : Regulasi Dibuat Membumi dan Berpihak Pada Masyarakat Pemkab Nunukan Pastikan Ranperda RP3KP Tak Bakal Merugikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Advertorial

Pemkab Nunukan Jelaskan Tudingan Banyak Pendataan Keliru Kepada Fraksi Nasdem

badge-check


					Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan, menjawab pertanyaan terkait wilayah paling mendesak dan perbedaan pencatatan luasan kumuh pada Naskah Akademik Tahun 2021, yang dipersoalkan Fraksi Nasdem dalam Pandangan Umum Fraksi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Fraksi Nasdem, terdapat selisih antara angka 170,37 Hektare dan 157,87 Hektare dalam naskah Ranperda yang dibacakan Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan.

‘’Peta kebutuhan hunian, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan prasarana dasar pada 21 Kecamatan telah dimuat dalam Lampiran Laporan Rencana RP3KP,’’ ujar Iwan.

Ia menguraikan, selisih pencatatan terhadap luasan kawasan kumuh tersebut terjadi karena adanya intervensi penanganan kawasan kumuh yang menyebabkan pengurangan sebasar 12,50 Ha.

‘’Data luasan Kawasan permukiman kumuh per kecamatan  dan peta lokasi terkini akan kami sampaikan dalam pembahasan bersama Pansus DPRD selanjunya,’’ lanjut Iwan.

Menjawab dasar perhitungan 20 persen hunian vertikal dan keselarasan dokumen perencanaan, ketentuan tersebut dihitung dari proyeksi kebutuhan rumah hingga tahun 2046 khusus pada kawasan strategis perkotaan dan industry, guna mengantisipasi keterbatasan daya tampung lahan di masa depan.

Penerapannya disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta didukung skema hunian berimbang, kemudahan perizinan, dan subsidi silang.

‘’Kedua Ranperda juga telah diselaraskan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2024–2043, RPJPD Tahun 2025–2045, dan RPJMD Tahun 2025–2029, serta akan ditinjau ulang secara berkala mengikuti evaluasi tata ruang,’’ kata Iwan.

Menjawab pertanyaan mengenai perlindungan bagi warga yang keliru tercatat dalam pemeringkatan kesejahteraan maupun ancaman keselamatan hunian, kedua Ranperda menjamin hak, peran serta masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan fakta lapangan, dan mengajukan pengaduan.

Verifikasi sosial dikoordinasikan bersama Dinas Sosial melalui pemutakhiran data kesejahteraan nasional, sedangkan verifikasi kelayakan fisik rumah dan alas hak tanah dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan bersama pemerintah desa/kelurahan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

‘’Adapun untuk kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dilakukan fasilitasi penanganan kebencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan, sementara usulan tenggat waktu layanan pengaduan akan kami rumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,’’ jawab Iwan.

‘’Terkait penyelarasan istilah perizinan dari IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta perumusan ketentuan sanksi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru, akan kami selaraskan bersama Bagian Hukum dalam pembahasan pasal demi pasal pada forum Pansus DPRD, dan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya,’’ kata dia.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial