NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan, sependapat sepenuhnya dengan sorotan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) mengenai perlunya ketegasan aturan terhadap pengembang perumahan agar tidak mengabaikan kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, dalam dokumen RP3KP telah dirumuskan sejumlah ketentuan,
- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Sistem Resapan Air, dimana setiap pengembangan kawasan perumahan wajib mengalokasikan proporsi RTH publik/privat serta sistem drainase berwawasan lingkungan (sumur resapan/kolam retensi) guna mencegah genangan dan menjaga keseimbangan tata air.
- Kepatuhan terhadap Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Lindung.
RP3KP menetapkan negative list pada zona rawan bencana longsor/banjir, kawasan mangrove, sempadan pantai (100 meter), serta sempadan sungai (50–100 meter).
Selain itu, standar konstruksi bangunan disesuaikan dengan 8 tipologi geografis Kabupaten Nunukan agar hunian yang terbangun aman dan adaptif terhadap kondisi alam setempat.
‘’Pemerintah Daerah menyambut baik dorongan Fraksi KKN agar rumusan pasal-pasal dalam Ranperda disusun secara operasional dan tidak multitafsir,’’ ujar Iwan.
Dalam pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pansus) bersama DPRD nantinya, Pemda siap menyempurnakan setiap norma pengaturan serta menyepakati batas waktu penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai peraturan pelaksanaan paling lambat 6 hingga 12 bulan sejak Perda diundangkan.
Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi perhatian Fraksi KKN terhadap aspek pemeliharaan infrastruktur pasca-pembangunan agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh.
Dalam Ranperda, telah diatur secara eksplisit penguatan kelembagaan di tingkat daerah dan kelurahan/desa, yakni:
Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten sebagai motor koordinasi lintas perangkat daerah serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan/desa yang dibina untuk mengelola, mengawasi, dan memelihara sarana prasarana lingkungan, seperti sanitasi komunal, persampahan, dan drainase lingkungan secara berkelanjutan berbasis swadaya warga.
‘’Produk hukum daerah yang kita bentuk harus memiliki keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), adaptif terhadap kondisi geografis wilayah perbatasan dan pesisir, berwawasan lingkungan, serta memiliki kepastian hukum dan dukungan anggaran yang terukur,’’ kata Iwan.







