Menu ✖

Mode Gelap
Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonkav 8/NSW, Gagalkan penyelundupan 60 Botol Miras Malaysia di Pulau Sebatik Jawaban Pemda Atas Sorotan Fraksi KKN : Keberpihakan Kepada MBR Perlu Didukung Ketegasan Aturan Bagi Pengembang Menjawab Warning Tumpang Tindih Lahan dari Fraksi Gerindera, Pemkab Nunukan Pastikan Pengawasan dan Evaluasi Pemkab Nunukan Jelaskan Tudingan Banyak Pendataan Keliru Kepada Fraksi Nasdem Dua Ranperda Usulan Pemkab Nunukan, Iwan : Regulasi Dibuat Membumi dan Berpihak Pada Masyarakat Pemkab Nunukan Pastikan Ranperda RP3KP Tak Bakal Merugikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Advertorial

Dua Ranperda Usulan Pemkab Nunukan, Iwan : Regulasi Dibuat Membumi dan Berpihak Pada Masyarakat

badge-check


					Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan menegaskan, usulan dua Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dirancang sebagai skema yang mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya.

‘’Regulasi ini membumi, berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, dan aplikatif di lapangan,’’ ujar Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, membacakan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi PDIP, dalam Rapat Paripurna, Rabu (18/11/2026).

Iwan menjelaskan, dokumen RP3KP dirancang mencakup seluruh 21 Kecamatan secara proporsional, termasuk wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung dengan skema pembiayaan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Pemkab Nunuka telah mempertimbangkan daya dukung, dengan melakukan kajian akademis terhadap budaya bermukim, dan keterjangkauan hunian vertikal merespons pertanyaan mengenai alokasi minimal 20 persen hunian vertikal pada kawasan strategis perkotaan dan industry.

Penetapan angka tersebut, didasarkan pada proyeksi pertumbuhan penduduk dan keterbatasan daya tampung lahan hingga tahun 2046.

Penerapannya dilakukan secara bertahap sesuai rencana rinci tata ruang, kesiapan prasarana air bersih dan sanitasi, serta memperhatikan kesesuaian sosial budaya masyarakat lokal.

‘’Untuk menjamin keterjangkauan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mendukung pengembang lokal, Ranperda mengatur skema hunian berimbang, kemudahan perizinan, insentif perpajakan daerah, serta subsidi silang,’’ jelas Iwan.

Pemkab Nunukan juga sepakat untuk menegakkan larangan pembangunan permukiman pada Daerah Terlarang (Negative List) secara konsisten, baik terhadap perorangan maupun badan hukum/pengembang.

Bagi warga yang telah bermukim lama di zona tersebut atau pada permukiman di atas air (waterfront) dan tepi air, pola pemukiman kembali (relokasi) ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila lokasi tidak sesuai tata ruang atau rawan bencana, dengan menjamin musyawarah mufakat tanpa tindakan represif, penyediaan hunian sementara, ganti untung yang disepakati, lahan dan hunian pengganti yang layak, serta perlindungan akses terhadap mata pencaharian nelayan dan pembudidaya rumput laut.

‘’Selanjutnya, terhadap pengembang yang melanggar kewajiban penyerahan PSU, mengalihfungsikan PSU, atau menjual kaveling tanah matang tanpa rumah pada Lisiba, Ranperda Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Ranperda RP3KP telah menetapkan sanksi administratif tegas secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis, penyegelan, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan atau pembatalan izin pembangunan,’’ urai Iwan.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial