Menu ✖

Mode Gelap
Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonkav 8/NSW, Gagalkan penyelundupan 60 Botol Miras Malaysia di Pulau Sebatik Jawaban Pemda Atas Sorotan Fraksi KKN : Keberpihakan Kepada MBR Perlu Didukung Ketegasan Aturan Bagi Pengembang Menjawab Warning Tumpang Tindih Lahan dari Fraksi Gerindera, Pemkab Nunukan Pastikan Pengawasan dan Evaluasi Pemkab Nunukan Jelaskan Tudingan Banyak Pendataan Keliru Kepada Fraksi Nasdem Dua Ranperda Usulan Pemkab Nunukan, Iwan : Regulasi Dibuat Membumi dan Berpihak Pada Masyarakat Pemkab Nunukan Pastikan Ranperda RP3KP Tak Bakal Merugikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Advertorial

Menjawab Warning Tumpang Tindih Lahan dari Fraksi Gerindera, Pemkab Nunukan Pastikan Pengawasan dan Evaluasi

badge-check


					Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Pemerintah Daerah sepakat sepenuhnya bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus menjadi subjek utama penerima manfaat, bukan sekadar objek perencanaan.

Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, dalam substansi Ranperda RP3KP dan dokumen teknisnya, keberpihakan ini dikunci melalui beberapa instrumen:

  • Kewajiban Hunian Berimbang; dan
  • Transparansi Pendataan dan Penyaluran Bantuan.

Ranperda RP3KP merancang skema kolaborasi pembiayaan lintas sumber, masing masing, APBN (Kementerian PUPR & Kementerian Desa PDTT) yang  Diarahkan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rumah Khusus (Rusus) wilayah perbatasan dan nelayan, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan subsidi, serta penanganan kawasan kumuh kewenangan pusat (luasan di atas 15 Ha).

APBD Provinsi Kalimantan Utara, diarahkan untuk penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi (luasan 10–15 Ha) dan infrastruktur konektivitas permukiman.

APBD Kabupaten Nunukan, difokuskan pada penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten (di bawah 10 Ha), penyediaan lahan siap bangun, peningkatan jalan lingkungan, drainase, serta stimulan perbaikan RTLH skala kabupaten.

Serta kemitraan swasta dan CSR, optimalisasi pembiayaan pembangunan perumahan komersial/subsidi oleh pengembang serta penyelarasan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR) yang diarahkan langsung ke lokasi prioritas RP3KP.

Dokumen RP3KP tidak menyeragamkan bentuk hunian, melainkan membaginya ke dalam 8 tipologi/klasifikasi kawasan permukiman.

‘’Untuk permukiman pesisir dan atas air, standar teknis hunian dan PSU disesuaikan dengan kondisi pasang surut air laut, seperti pembangunan rumah panggung, jalan titian/jerambah, tangki septik kedap air/biofilter (tripikon-S), serta sistem penampungan air hujan (PAH) dan perpipaan,’’ ujar Iwan menjawab Pandangan Umum Fraksi Gerindera dalam Sidang Paripurna, Rabu (19/11/2026).

Saat ini, data RTLH di Kabupaten Nunukan ada pada angka 1.806 data usulan yang tersebar di beberapa kecamatan termasuk lokus kawasan permukiman kumuh

Tapi data ini dalam tahap pemuktahiran mengingat adanya kemungkinan perubahan seperti pemilik rumah yang meninggal dunia, pindah domisili, atau dokumen admistrasi yang tak memenuhi persyaratan.

‘’Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan MBR menjadi prioritas dalam pelaksanaan program bantuan perumhan melalui penerapan mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan penetapan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,’’ lanjutnya.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam proses pemuktahiran data serta pengawasan terhadap ketetapan sasaran penerima bantuan.

Perlindungan bagi penanganan kawasan kumuh, diatur secara khusus dalam Undang Unang Nomor 1 Tahun 2011.

Dalam kerangka hukum ini, relokasi (peremajaan dan pemukiman kembali) hanya dilakukan jika kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk ditata di tempat, dengan tetap menjamin hak bermukim warga.

Adapun kewajiban pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak, berupa perlindungan, jaminan tempat tinggal sementara, kepastian hak atas hunian baru, ganti kerugian atau santunan yang layak, pendataan dan musyawarah transparan, dan pemulihan sosial ekonomi.

‘’Upaya pengawasan dan evaluasi, akan dilaksanakan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam mengintegrasikan program, kegiatan dan sumber pendanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah,’’ tutup Iwan.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial