NUNUKAN, infoSTI – Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan memastikan peta kebutuhan hunian pada seluruh kecamatan telah dimuat dalam Lampiran RP3KP, sedangkan untuk kawasan kumuh, telah terdata 11 lokasi seluas 170,37 Hektare di 5 Kecamatan, berdasarkan 7 kriteria kekumuhan dan ditetapkan secara definitif melalui Keputusan Bupati.
Ini menjawab Pandangan Umum Fraksi Demokrat menyoal usulan dua Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pada Sidang Paripurna, Rabu (18/11/2026).
‘’Pemerataan Pembangunan di 21 Kecamatan dan Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam RP3KP dirancang merata menjangkau seluruh 21 Kecamatan, mencakup wilayah perkotaan, pesisir, perbatasan negara, hingga pedalaman. Pelaksanaannya wajib mematuhi Perda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2024–2043 dengan menetapkan Daerah Terlarang (Negative List),’’ ujar Iwan.
Terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS), itu juga telah diatur secara ketat dan transparan khusus bagi warga berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten yang belum memiliki rumah atau menempati rumah tidak layak huni, disertai pendampingan langsung oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar penyalurannya tepat sasaran.
Menjawab kejelasan skema anggaran, target tahunan, dan pengawasan berkala target program tahunan selama periode 2026–2046, telah disusun dalam Indikasi Program pada Lampiran RP3KP dengan sumber pendanaan dari sinergi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta sumber lain yang sah.
‘’Untuk mencegah kawasan yang telah ditangani kembali menjadi kumuh, Ranperda mengatur pengawasan dan pengendalian berkala mulai tahap perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan, yang melibatkan Pokja PKP, Forum PKP, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta penegakan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan,’’ tutup Iwan.







