Menu ✖

Mode Gelap
Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonkav 8/NSW, Gagalkan penyelundupan 60 Botol Miras Malaysia di Pulau Sebatik Jawaban Pemda Atas Sorotan Fraksi KKN : Keberpihakan Kepada MBR Perlu Didukung Ketegasan Aturan Bagi Pengembang Menjawab Warning Tumpang Tindih Lahan dari Fraksi Gerindera, Pemkab Nunukan Pastikan Pengawasan dan Evaluasi Pemkab Nunukan Jelaskan Tudingan Banyak Pendataan Keliru Kepada Fraksi Nasdem Dua Ranperda Usulan Pemkab Nunukan, Iwan : Regulasi Dibuat Membumi dan Berpihak Pada Masyarakat Pemkab Nunukan Pastikan Ranperda RP3KP Tak Bakal Merugikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Advertorial

Jawaban Bagi Fraksi PKS, Pemkab Nunukan Pastikan Usulan Dua Raperda Selaras Dengan Undang Undang

badge-check


					Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD Nunukan menyoal Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rabu (18/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan, menyampaikan apresiasi atas komitmen Fraksi PKS dalam mengawal pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas hunian yang layak sesuai amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Ini disampaikan Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban Pemda Nunuka terhadap pandangan umum Fraksi PKS dalam siding paripurna, Rabu (18/11/2026).

‘’Pemerintah Daerah sependapat bahwa keberhasilan regulasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, diukur dari manfaat nyatanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat pesisir, perbatasan, dan pedalaman,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, perencanaan dalam RP3KP mencakup seluruh 21 Kecamatan secara proporsional sesuai karakteristik wilayah perkotaan, pesisir, kepulauan, perbatasan, hingga pedalaman.

Peta kebutuhan hunian, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per kecamatan, serta target penanganannya telah dimuat dalam Lampiran Laporan Rencana RP3KP dan dimutakhirkan secara berkala sebagai tolok ukur evaluasi.

Lebih jauh, penetapan kawasan terlarang tidak dilakukan semata-mata melalui penertiban.

Bagi masyarakat yang telah bermukim lama, Ranperda menyediakan mekanisme pendataan, pendampingan legalitas pertanahan melalui konsolidasi tanah, maupun pemberian hak atas tanah Negara.

Serta jaminan musyawarah, penyediaan hunian sementara, ganti untung yang disepakati, dan hunian pengganti yang layak apabila harus direlokasi.

Ia menguraikan, Data Kawasan Kumuh dan Penanganan Khusus Permukiman di Atas Air Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/604/XII/2020.

Terdata 11 lokasi permukiman kumuh di 5 Kecamatan seluas 170,37 Hektare yang akan dimutakhirkan datanya secara berkala, melalui Keputusan Bupati.

‘’Penanganan kawasan pesisir dan permukiman di atas air disesuaikan dengan tipologi lokal, dilengkapi standar sanitasi, air bersih, proteksi kebakaran, jalur evakuasi, serta menjamin relokasi tidak memutus akses nelayan dan pembudidaya rumput laut dari mata pencahariannya,’’ jelas Iwan.

Tanggung jawab pembiayaan utama tetap bertumpu pada APBD Kabupaten yang disinergikan dengan APBN dan APBD Provinsi. Sementara dana CSR diposisikan sebagai dukungan percepatan dengan indikator capaian yang terukur.

‘’Seluruh pengaturan dalam kedua Ranperda juga telah diselaraskan dengan UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda RTRW 2024 – 2043, RPJPD, dan RPJMD guna mencegah tumpang tindih kewenangan,’’ tegas Iwan.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial