NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan menjawab sorotan Fraksi Kebangkitan Karya Nasional (KKN) agar setiap Reses Anggota DPRD Nunukan selayaknya menjadi bahan evaluasi dan prioritas arah pembangunan fisik dan SDM di perbatasan negara.
Pj Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan program peningkatan layanan publik ditengah efisiensi anggaran.
Pemda juga terus mendorong pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
‘’Pemerintah Daerah mendukung kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dimana sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa hasil efisiensi digunakan untuk mendukung prioritas nasional di daerah, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,’’ ujar Iwan, Jumat (18/9/2026).
Pemerintah Daerah mendorong sinergitas pembangunan infrastruktur perekonomian dan konektivitas untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi masyarakat yang akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga ekonomi masyarakat dapat berjalan.
‘’Dukungan tersebut melalui pembinaan dan pengembangan bagi pelaku UMKM termasuk pelatihan pelaku UMKM dan wirausaha baru serta fasilitasi akses terhadap modal bagi pelaku UMKM ke Perbankan,’’ ujarnya lagi.
Sejauh ini, Pemda Nunukan telah melakukan upaya jemput bola terhadap layanan kepada pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usahanya sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan.
Lenih jauh, Pemkab Nunukan mengapresiasi Fraksi KKN terhadap perhatiannya, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Pemerintah terus berupaya membuka akses layanan publik melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan sarana dan prasarana baik untuk layanan pendidikan maupun kesehatan.
‘’Akselerasi pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah terus diupayakan dengan terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,’’ kata Iwan.
Pada akhirnya, Pemda Nunukan mengapresiasi seluruh saran dan masukan terhadap keberpihakan APBD.
Iwan menegaskan, semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui transfer anggaran pusat dan penerimaan pendapatan daerah yang diterima, tentunya diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program prioritas pemerintah pusat.
‘’Harapannya setiap anggaran yang direncanakan dan yang dikeluarkan, tentunya akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ tutupnya.
