NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Partai Demokrat, DPRD Nunukan, meminta Pemkab Nunukan memiliki fokus dan konsen dalam pembangunan SDM di wilayah perbatasan negara.
Butuh adanya perubahan pola pandang dalam mengelola anggaran, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten nunukan.
‘’Setiap program harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah harus mampu menentukan secara tepat, mana yang menjadi prioritas, mana yang mendesak, mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang belum diperlukan, dan mana yang masih dapat ditunda,’’ ujar Jubir Fraksi Demokrat, Gat Khaleb saat membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Kamis (17/9/2026).
Setiap kali rapat anggaran, lanjut Gat, pembahasan KUA-PPAS, kita masih terlalu sibuk membicarakan proyek fisik, tetapi sering alpa membahas arah dan sasaran pembangunan setiap tahun.
Apa targetnya? apakah arahnya sudah benar? apakah programnya sudah tepat? apakah benar-benar dibutuhkan masyarakat?. Artinya, pola pikir kita belum berubah. kita masih menganggap pembangunan hanya sebatas pembangunan fisik.
Menurut Gat, berbicara tentang efisiensi anggaran, hal yang cukup sederhana seharusnya lebih diperhatikan. Ia mencontohkan, belanja alat tulis kantor di setiap OPD masih besar. Padahal, sekitar 50–60 persen kegiatan administrasi, sudah berbasis elektronik.
‘’Tidak hanya di OPD, di kantor DPRD yang terhormat ini pun demikian. Dalam setiap rapat masih disediakan pulpen dan kertas. padahal, anggota DPRD tentu mampu membeli satu pulpen dan satu buku catatan yang dapat digunakan selama tiga sampai lima bulan. kita juga masih mampu membeli sendiri sepatu dan pakaian olahraga,’’ lanjut Gat.
Ia tak mengatakan bahwa semua itu tidak penting. Namun, sesuatu yang penting, belum tentu benar-benar dibutuhkan dan harus disediakan oleh pemerintah.
Jika ditawari sesuatu secara gratis, tentu hampir semua orang akan menerimanya. Namun, apakah sesuatu itu benar-benar dibutuhkan? belum tentu.
dalam konteks masyarakat pun demikian. Jika ditanya apakah mereka menginginkan jalan, gedung, dan berbagai fasilitas lainnya, hampir seratus persen pasti menjawab mau.
Namun, apakah semuanya benar-benar dibutuhkan saat ini? apakah mendesak? apakah harus menjadi prioritas? belum tentu.
Di era yang serba digital ini, semua laporan harus berbasis digital, yang secara otomatis berimbas pada pengurangan pengadaan kertas di kantor kantor, dan memberi dampak lebih ramah lingkungan.
‘’Inilah contoh sederhana perubahan paradigma dalam mengelola anggaran. Bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Antara yang penting dan yang mendesak, serta antara yang harus segera dilaksanakan dan yang masih dapat ditunda,’’ jelasnya.
‘’Dengan cara itulah, anggaran pembangunan dapat direncanakan dan didistribusikan secara tepat, adil, dan benar bagi seluruh masyarakat kabupaten nunukan,’’ tegas Gat Khaleb.
