NUNUKAN, infoSTI – Fraksi PKS di DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kelangkaan dan tingginya harga BBM di Pulau Sebatik.
Melalui Juru Bicara Fraksi PKS, Said Hasan, PKS menyatakan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, terutama nelayan, petani rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang menggantungkan mobilitasnya pada transportasi darat maupun laut.
‘’Fraksi PKS menerima keluhan masyarakat bahwa BBM di SPBU atau lembaga penyalur resmi sering kali cepat habis, sementara masyarakat terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat dan meningkatkan biaya produksi maupun biaya distribusi barang,’’ urai Said Hasan dalam sidang paripurna pandangan fraksi DPRD Nunukan atas Raperda APBDP Nunukan 2026, Kamis (17/9/2026).
PKS memandang, kelangkaan BBM bukan hanya persoalan ketersediaan energi, tetapi juga persoalan ekonomi dan keberlangsungan mata pencaharian.
Ketika nelayan sulit memperoleh BBM, kegiatan melaut berkurang dan pendapatannya menurun.
Ketika petani rumput laut kesulitan memperoleh BBM, biaya pengangkutan, pemasangan, pemeliharaan, dan panen meningkat.
Demikian pula bagi petani kelapa sawit, kelangkaan solar akan menghambat pengangkutan hasil produksi dan meningkatkan biaya operasional.
Said menegaskan, penguatan ekonomi perbatasan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan alat atau sarana produksi.
Pemerintah Daerah perlu membangun kebijakan yang lebih menyeluruh, antara lain dengan menjamin ketersediaan energi, memperkuat akses pasar, meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan, mendorong hilirisasi produk, mengembangkan kelembagaan ekonomi dan koperasi, menyediakan dukungan pembiayaan, serta membangun sistem distribusi dan logistik yang lebih efisien.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah menyusun langkah khusus penguatan ekonomi wilayah perbatasan agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan harga BBM, biaya logistik, dan fluktuasi harga komoditas.
‘’Kawasan perbatasan harus ditempatkan sebagai beranda depan negara yang mendapatkan dukungan kebijakan ekonomi secara khusus, bukan hanya dipandang dari letak geografisnya,’’ katanya lagi.
Fraksi PKS mendorong Pemkab Nunukan untuk melakukan sejumlah upaya pemulihan, diantaranya,
- Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan kecukupan kuota BBM di wilayah Sebatik.
- Memperkuat pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
- Menelusuri adanya pengambilan BBM dalam jumlah besar dan aktivitas distribusi di luar jam pelayanan umum,
- Membentuk atau mengaktifkan tim pengawasan terpadu yang melibatkan perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah kecamatan, dan unsur masyarakat.
- Mendorong keterbukaan data mengenai kuota, jadwal kedatangan, stok, dan realisasi penyaluran BBM.
- Menyederhanakan pelayanan administrasi dan rekomendasi BBM bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha produktif yang memenuhi ketentuan.
- Menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat.
‘’Pengawasan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi harus memastikan BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan,’’ tegasnya.
