NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Gerindera DPRD Nunukan, meminta penjelasan rinci atas berkurangnya pendapatan daerah yang mencapai Rp 61 miliar.
Untuk diketahui, pada Rapat Paripurna penyampaian Raperda APBDP Nunukan 2026 sebelumnya, Bupati Nunukan, Irwan Sabri menyampaikan, Pendapatan daerah turun dari Rp1.830.737.529.329,67 menjadi Rp1.769.604.571.660,47 atau berkurang Rp61.132.957.669,20, sekitar 3,34 persen.
Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Rp165.607.228.878,47 menjadi Rp117.208.419.292,47 atau berkurang Rp48.398.809.586,00, sekitar 29,23 persen.
Pendapatan transfer juga turun Rp11.361.376.286,20, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah turun Rp1.372.771.797,00.
Belanja daerah turun dari Rp2.056.179.150.258,87 menjadi Rp1.979.000.113.560,35 atau berkurang Rp77.179.036.698,52, sekitar 3,75 persen.
Di dalamnya terjadi perubahan komposisi yang perlu mendapat perhatian: belanja operasi bertambah Rp61.142.409.806,33 atau sekitar 4,75 persen, sedangkan belanja modal berkurang Rp93.864.792.712,41 atau sekitar 18,34 persen dan belanja transfer berkurang Rp44.456.653.792,44 atau sekitar 17,86 persen. Belanja tidak terduga tetap sebesar Rp7.000.000.000,00.
Dengan postur tersebut, defisit direncanakan sebesar Rp209.395.541.899,88. Defisit ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp212.395.541.899,88 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00.
‘’Secara aritmetis struktur pembiayaan tersebut berimbang, tetapi kualitas dan keberlanjutan fiskalnya tetap harus dijelaskan secara terbuka,’’ ujar Juru Bicara Fraksi Gerindera Nunukan, Andi Muliyono saat menyampaikan pandangan Fraksinya, Kamis (17/9/2026).
Ia mengatakan, kenaikan belanja operasi di tengah penurunan pendapatan dan pemangkasan belanja modal harus diterangkan secara transparan. Apa alasan urgensinya, dan manfaat langsungnya bagi masyarakat.
Kenaikan tersebut, kata Andi Muliyono, jangan sampai lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif, perjalanan dinas, rapat, honorarium, atau belanja rutin yang tidak mempunyai dampak terukur terhadap kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Daerah perlu memastikan keselarasan perubahan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.
‘’Keselarasan tersebut perlu ditunjukkan melalui indikator keluaran dan hasil yang jelas, bukan hanya melalui nomenklatur program,’’ tegasnya.
Atas penyampaian Raperda APBDP Nunukan 2026, Gerindera Nunukan merekomendasikan agar Pemda memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar, serta melindungi program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan konektivitas wilayah.
Melakukan rasionalisasi terlebih dahulu terhadap belanja yang bersifat administratif dan kurang mendesak sebelum mengurangi belanja modal yang produktif atau kegiatan pelayanan publik.
Menyampaikan matriks perubahan program dan kegiatan kepada DPRD yang memuat anggaran sebelum dan sesudah perubahan, lokasi kegiatan, target awal dan target perubahan, capaian fisik dan keuangan, serta alasan penyesuaian.
Menetapkan rencana aksi pemulihan PAD sampai akhir tahun 2026, disertai target per jenis pendapatan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan laporan berkala kepada DPRD.
Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah perubahan APBD ditetapkan dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan, kepatuhan pengadaan barang dan jasa, serta menghindari penumpukan realisasi pada akhir tahun.
Memperkuat pengawasan dan pelaporan agar pergeseran anggaran tidak menurunkan mutu keluaran, tidak menimbulkan pekerjaan tidak selesai, dan tidak menghasilkan kewajiban kepada pihak ketiga yang membebani APBD tahun berikutnya.
‘’Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah memastikan bahwa keputusan pengurangan atau penambahan anggaran didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan data kinerja, serta melaporkan tindak lanjut pelaksanaannya secara berkala kepada DPRD dan masyarakat,’’ urainya.
