NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Said Hasan, menuntut Pulau Sebaung dimasukkan dalam wilayah administrasi Kecamatan Sembakung.
Hal ini dikatakan Said, setelah selesai membacakan pandangan Fraksi PKS atas Raperda APBDP Nunukan 2026 dalam sidang paripurna, Kamis (17/9/2026).
Said menegaskan, Kecamatan Sembakung, merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Nunukan. Tapi Sembakung jauh tertinggal dari 20 kecamatan lainnya.
Hasil hutan diolah sedemikian rupa. Minyak mentah disuling Pertamina, hingga kernel kelapa sawit yang diolah perusahaan, tak sedikitpun hasilnya dirasakan masyarakat di wilayah tersebut.
‘’Tapi apa yang kami dapat. Bahkan Desa Tepian yang dapurnya di Sebaung, tidak mendapat aliran listrik PLN,’’ sesal Said.
Desa Tepian, dihuni sekitar 500 KK masyarakat adat. Mereka masih menggunakan lampu teplok, yang menandakan sebuah pembangunan yang timpang.
Akibat Sebaung masuk peta administrasi Nunukan, PT Pertamina tak lagi mengalokasikan CSR ke penduduk sejak 2009, yang membuat laju pembangunan semakin tertinggal.
Ia kembali menegaskan, bahwa Pulau Sebaung memegang peranan sangat vital bagi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Nunukan.
Sebaung menjadi lokasi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Pembangkit ini merupakan tulang punggung interkoneksi kelistrikan yang menyuplai daya listrik untuk wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Kestabilan mesin dan pasokan gas di PLTMG Sebaung sangat memengaruhi aktivitas perkantoran dan masyarakat di pusat Kabupaten Nunukan. Jika terjadi gangguan teknis atau pemeliharaan mesin, wilayah Nunukan hingga Sebatik akan mengalami pemadaman.
Berbicara sejarah, lanjut Said, sejak 1975, leluhur mereka membuka jalan untuk berdirinya sejumlah perusahaan di wilayahnya, termasuk anak cabang PT Pertamina.
‘’Orang tua dan pendahulu kami ingin anak cucunya bisa hidup sejahtera dan mewarisi kekayaan alam Sembakung. Faktanya, semua hasil alam dikeruk tanpa ada andil untuk masyarakat Sembakung,’’ kata Said.
