NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, meminta Pemkab Nunukan merekalkulasi ulang pendapatan dan belanja daerah, menyikapi turunnya pendapatan daerah di agka Rp 61 miliar.
Ini dikatakan Juru Bicara Fraksi Nasdem, Firman Haji Latif, dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Nunukan terhadap Raperda APBDP Nunukan 2026, Kamis (17/9/2026).
Firman mengatakan, Fraksi Nasdem memberikan sejumlah rekomendasi untuk menjadi fokus utama dalam skema pengelolaan APBD.
- Penyesuaian realitas fiskal dan makro dengan kalkulasi ulang pendapatan dan belanja
- Peningkatan efisiensi dan ketajaman program, dengan berfokus pada skala prioritas serta efisiensi anggaran.
- Akselerasi layanan publik dan pembangunan yang benar benar berdampak bagi masyarakat.
‘’Pemkab Nunukan harus bisa memastikan setiap rupiah uang rakyat pada paruh kedua tahun 2026 benar-benar mendatangkan manfaat ekonomi yang konkrit, penanganan kemiskinan, serta pengendalian inflasi. Secara filosofis, esensi Perubahan APBD adalah wujud fleksibilitas pemerintah daerah agar tetap responsif terhadap kebutuhan mendesak rakyat tanpa keluar dari koridor perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan,’’ ujar Firman.
Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas, Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya langkah-langkah luar kongkrit untuk mempercepat penyelesaian proyek fisik, termasuk mitigasi resiko bencana mengantisipasi setiap potensi kerugian yang muncul.
Untuk optimalisasi PAD dan realisme target di APBD Perubahan, Fraksi Partai NasDem mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menggenjot sisa potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terserap optimal, terutama dari sektor pajak daerah potensial.
Fraksi Partai NasDem juga meminta agar tidak ada pemangkasan anggaran yang esensial pada sektor Pendidikan dan kesehatan.
‘’Jika ada efisiensi, pastikan hal tersebut tidak mengurangi mutu fasilitas penunjang sekolah khususnya di daerah terpencil serta layanan puskesmas, dan ketersediaan obat,’’ lanjutnya.
Lebih jauh, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa penyesuaian anggaran di akhir tahun menuntut kedisiplinan fiskal yang sangat ketat dari seluruh jajaran perangkat daerah.
‘’Kami mendesak agar sisa anggaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat di luar kota yang kurang esensial, serta kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada rakyat agar dipangkas secara signifikan (dilakukan realokasi),’’ tegasnya.
