NUNUKAN, infoSTI – Fraksi PDIP di DPRD Nunukan meminta agar pemerintah daerah tetap menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah secara kreatif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat bawah.
Hal ini menanggapi turunnya pendapatan daerah mencapai Rp 61 miliar, sebagaimana dilaporkan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, dalam rapat paripurna penyampaian Raperda APBDP 2026, Rabu (16/9/2026) lalu.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan, Fraksinya mendukung penuh penyesuaian arah prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan pelayanan publik.
langkah ini dinilai sangat tepat karena sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
‘’Meskipun terjadi penurunan target pendapatan daerah dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,76 triliun (berkurang sekitar Rp 61,13 miliar, serta penurunan PAD menjadi Rp 117,20 miliar, Fraksi PDIP menilai penyesuaian ini sebagai langkah bijak dan realistis (prudent fiscal policy),’’ ujarnya, Kamis (17/9/2026).
Penyesuaian ini, kata Andre, mencerminkan kehati-hatian dalam merespons dinamika regulasi dan efisiensi belanja nasional berbasis kinerja.
Fraksi PDIP juga mengapresiasi alokasi belanja operasi yang mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp 1,34 triliun (naik Rp 61,14 miliar).
‘’Kami berharap kenaikan alokasi ini diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan,’’ imbuhnya.
Menyoal rancangan defisit anggaran sebesar Rp 209,39 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 212,39 miliar, Fraksi PDIP menganggap skema ini sudah diperhitungkan secara cermat, berbasis kesepakatan KUA-PPAS, demi menjaga akuntabilitas APBD.
Fraksi PDIP menutup tanggapannya dengan menyampaikan beberapa masukan konstruktif untuk pelaksanaan operasional nantinya:
- Fraksi PDIP meminta agar pemerintah daerah tetap menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah secara kreatif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat bawah.
- Kendati belanja modal disesuaikan menjadi Rp417,94 miliar, Fraksi PDIP mengimbau agar pengerjaan fisik infrastruktur dasar tetap mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu, agar manfaatnya segera dirasakan warga.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Andre berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan senantiasa terjalin erat demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Nunukan.
‘’Sebagai penutup, mengutip pesan kebangsaan kita, ‘anggaran belanja daerah adalah uang rakyat, yang harus kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’,’’ kata Andre.
