Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

PAD Nunukan Turun, Fraksi PDIP Meminta Pemda Lebih Kreatif

badge-check


					Juru Bicara Fraksi PDIP, Andre Pratama saat membacakan pandangan fraksi atas Raperda APBDP 2026. Kamis (17/9/2026). Perbesar

Juru Bicara Fraksi PDIP, Andre Pratama saat membacakan pandangan fraksi atas Raperda APBDP 2026. Kamis (17/9/2026).

NUNUKAN, infoSTI – Fraksi PDIP di DPRD Nunukan meminta   agar   pemerintah daerah tetap menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah secara kreatif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat bawah.

Hal ini menanggapi turunnya pendapatan daerah mencapai Rp 61 miliar, sebagaimana dilaporkan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, dalam rapat paripurna penyampaian Raperda APBDP 2026, Rabu (16/9/2026) lalu.

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan, Fraksinya mendukung penuh penyesuaian arah prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan pelayanan publik.

langkah ini dinilai sangat tepat karena sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

‘’Meskipun terjadi penurunan target pendapatan daerah dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,76 triliun (berkurang sekitar  Rp 61,13  miliar,  serta  penurunan PAD menjadi Rp 117,20 miliar, Fraksi PDIP menilai penyesuaian ini sebagai langkah bijak dan realistis (prudent fiscal policy),’’ ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Penyesuaian ini, kata Andre, mencerminkan kehati-hatian dalam merespons dinamika regulasi dan efisiensi belanja nasional berbasis kinerja.

Fraksi PDIP juga mengapresiasi alokasi belanja operasi yang mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp 1,34 triliun (naik Rp 61,14 miliar).

‘’Kami berharap kenaikan  alokasi  ini  diprioritaskan untuk  pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan,’’ imbuhnya.

Menyoal rancangan defisit anggaran sebesar Rp 209,39 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 212,39 miliar, Fraksi PDIP menganggap skema ini sudah diperhitungkan secara cermat, berbasis kesepakatan KUA-PPAS, demi  menjaga akuntabilitas APBD.

Fraksi PDIP menutup tanggapannya dengan menyampaikan beberapa masukan konstruktif untuk pelaksanaan operasional nantinya:

  1. Fraksi PDIP meminta agar   pemerintah daerah tetap menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah secara kreatif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat bawah.
  2. Kendati belanja modal  disesuaikan  menjadi  Rp417,94 miliar, Fraksi PDIP mengimbau agar pengerjaan fisik infrastruktur dasar tetap mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu, agar manfaatnya segera dirasakan warga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Andre berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan senantiasa terjalin erat demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Nunukan.

‘’Sebagai penutup, mengutip pesan kebangsaan kita, ‘anggaran belanja daerah adalah uang rakyat, yang harus kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’,’’ kata Andre.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial