NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Rian Antoni, meminta agar kaum intelektual dan wakil rakyat, dilibatkan dalam sensus ekonomi.
Hal ini menjadi penting dalam memutakhirkan data, sehingga tak terjadi kekacauan dalam sistem penentuan Desil, yang belakangan memicu polemik dan suara sumbang masyarakat.
‘’Fakta di lapangan berbicara banyak. Ketika teman teman OPD maupun BPS menegaskan mereka bekerja berdasar Juklak dan Juknis, data yang dihasilkan justru menzalimi masyarakat, menghilangkan hak si miskin,’’ ujarnya, Senin (14/9/2026).
Rian menegaskan, kekacauan dan polemik penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan ini dipicu oleh tingginya angka error (kesalahan klasifikasi data) sebesar 23%.
Angka ketidakakuratan ini, bahkan diakui langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, terjadi fenomena inclusion and exclusion error, di mana warga miskin dengan gaji pas-pasan mendadak masuk ke Desil 9 atau Desil 10 (kategori mampu/kaya).
Sementara ada pihak yang sebenarnya tidak berhak justru masuk ke desil rendah. Kondisi ini memicu kepanikan massal karena ribuan mahasiswa terancam putus kuliah dan banyak masyarakat terancam kehilangan hak bantuan sosial (bansos) atau subsidi BBM.
‘’Maka menjadi penting melibatkan teman teman DPRD sebagai Wakil Rakyat. Butuh keterlibatan kaum intelektual untuk memastikan data yang diambil sudah sesuai nurani, taat hukum, dan benar benar tepat sasaran,’’ tegasnya.
Menurut Rian, keakuratan data sebelum dimasukkan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat krusial.
Kesalahan data, berisiko membuat warga miskin kehilangan hak bantuan sosial atau layanan kesehatan, sementara anggaran negara salah sasaran.
Akurasi data sebelum masuk DTSEN, memungkinkan stake holder tak salah sasaran dalam alokasi bantuan. Bagaimanapun, data yang valid mencegah anggaran negara jatuh ke tangan yang mampu, atau melewatkan warga yang benar-benar butuh bantuan.
Selain itu, dalam kebijakan layanan public, data keliru di sistem dapat menyulitkan warga saat mengurus keringanan biaya pendidikan, fasilitas kesehatan (seperti BPJS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
‘’ DTSEN yang akurat memudahkan pemerintah merencanakan program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran. Jadi kembali ke proses awal, butuh kinerja ekstra yang memastikan data lapangan benar benar valid. Itu gunanya pelibatan Anggota DPRD dan akademisi,’’ tegasnya.
Rian menegaskan, sejauh ini, penentuan kriteria kemiskinan juga berbeda beda. Itu bisa dilihat dari versi Kementerian Sosial dengan kebijakan Bansosnya, versi BPS dengan data terpadunya, bahkan dari versi WHO yang lebih mengutamakan takaran gizi dan konsumsi kalori.
Pelibatan akademisi lintas keilmuan akan menentukan sejauh mana kriteria miskin dengan takaran bantuan yang harus dialokasikan. Apakah jenis miskin absolut, miskin permanen, kemiskinan structural, atau miskin yang memang dikondisikan karena politik dan lainnya.
Ia mencontohkan, saat terjadi bencana cuaca ekstrem berupa kekeringan, hujan es, dan embun beku (bunu) di wilayah pegunungan tengah Papua. Cuaca ekstrem ini menyebabkan komoditas ubi jalar (petatas) dan keladi yang merupakan makanan pokok utama masyarakat setempat, gagal panen massal.
Saat itu, Pemerintah memberikan bantuan beras, yang notabene bukan makanan pokok orang pedalaman Papua. Mereka kesulitan mengolah beras, dan menjadi perhatian dunia internasional.
‘’Arah kebijakan seharusnya menimbang lokal wisdom masyarakat penerima bantuan. Para antropolog yang dikirim ke Papua menemukan anak kecil memasak beras dengan kaleng ikan sarden. Mereka menyangka cara masaknya sama seperti sagu. Sehingga mereka tak mempersiapkan panci dan tak tahu bagaimana menanak nasi,’’ kata Rian.
Fenomena tersebut, lanjutnya, cukup menjadi contoh nyata, bahwa setiap kebijakan butuh dasar data kuat, butuh pengetahuan dan pemahaman karakteristik wilayah hingga pengenalan metode hidup setiap suku bangsa.
‘’Ini berlaku juga ketika Pemerintah menentukan program prioritas pembangunan di sebuah lokasi. Apakah butuh diskresi atau memang harus saklek aturan. Keterlibatan praktisi hukum, sinergytas antar instansi menjadi perkara penting,’’ tegasnya. (Dzulviqor).
