Menu

Mode Gelap
Kolaborasi Pemda Nunukan dan BTNKM, Perkuat Sinergi Kelestarian Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Hasil Reses DPRD Selalu Menjadi Prioritas Dalam Akselerasi Pembangunan Fisik dan SDM Sekda Nunukan Beri Penjelasan Rinci Turunnya Pendapatan Daerah Kepada Fraksi Gerindera Mekanisme Mutasi Pejabat Diprotes Fraksi Demokrat, Begini Penjelasan Pemkab Nunukan Penjelasan Pemkab Nunukan Terhadap Sorotan Tajam Alokasi Beasiswa Untuk Mahasiswa Oleh Fraksi Demokrat Kekurangan Nakes Tak Boleh Jadi Masalah Abadi Pemkab Nunukan, Sekda Jelaskan Kebijakan Afirmatif

Advertorial

DPRD Kaltara Minta Pemerintah Pusat Segera Mengoperasikan PLBN Long Nawang

badge-check


					Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Dok DPRD Kaltara. Perbesar

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Dok DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR, infoSTI – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Hendri Tuwi, meminta pemerintah pusat segera mengoperasikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau dan percepatan pembangunan PLBN Long Midang, Krayan

“Selain masalah pembangunan PLBN Long Midang, saya juga meminta agar kantor PLBN yang sudah ada di Long Nawang segera difungsikan,” kata Hendri Kamis (02/04/2026)

Menurutnya, keberadaan fasilitas PLBN Long Nawang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat karena hingga kini bangunan dengan alokasi dana APBN tersebut belum difungsikan secara resmi.

Ia menegaskan, pengoperasian PLBN Long Nawang tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, khususnya otoritas di Sarawak, agar jalur tersebut dapat ditetapkan sebagai lintasan resmi antarnegara.

“Pemerintah harus melakukan kesepakatan dengan pihak Sarawak atau pemerintah Malaysia agar jalur Long Nawang dijadikan jalur resmi antara Indonesia dan Malaysia,” jelasnya.

Menurutnya, jika jalur tersebut telah disepakati dan difungsikan, maka akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat perbatasan serta memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.

“Kami meminta Pemerintah Pusat untuk mempercepat koordinasi lintas negara agar fasilitas yang telah dibangun tidak terbengkalai dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” tutupnya

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial