TANJUNG SELOR, infoSTI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyoal antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan, Senin (20/04/2026).
Rapat yang digelar di Kantor DPRD Kaltara pada tersebut menjadi langkah konkret untuk mencari penyelesaian atas persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, tersebut, DPRD Kaltara menitikberatkan solusi pada penguatan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
DPRD menilai bahwa salah satu akar persoalan antrean panjang di SPBU adalah lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan.
‘’Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan di setiap SPBU menjadi langkah utama yang didorong agar distribusi BBM dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak membuka ruang bagi penyimpangan,’’ ujar Muddain.
DPRD juga menekankan perlunya keterlibatan aktif pengelola SPBU, aparat pengawas, dan instansi terkait untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung sesuai aturan.
Pengawasan yang lebih ketat, dinilai penting untuk mencegah praktik pengisian berulang, penyaluran tidak sesuai peruntukan, serta potensi penyalahgunaan distribusi yang menyebabkan antrean semakin panjang.
Selain itu, penataan sistem antrean di SPBU juga menjadi perhatian.
‘’DPRD meminta agar pengelola SPBU menerapkan mekanisme antrean yang lebih tertib dan terpantau, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan merata,’’ katanya lagi.
‘’Transparansi dalam distribusi BBM juga dianggap penting agar proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif,’’imbuhnya.
RDP diikuti oleh anggota DPRD Ruman Tumbo, Listiani, dan Ladullah.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, perwakilan Pertamina, Pemerintah Daerah, APH dan komunitas Gabungan Supir Bulungan (GASBUL).
