NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mempertanyakan adanya selisih Rp 216 miliar dalam pembayaran belanja pegawai di APBD 2025, dibandingkan Tahun 2023, dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi fraksi DPRD Nunukan terhadap nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, Kamis (14/11/2024).
Melalui juru bicara Fraksi PDIP, Saddam Husein, partai berlambang kepala banteng moncong putih ini memulai pendapat mereka dengan hasil analisa mendetail atas nota keuangan RAPBD 2025.
Sorotan tajam, mengarah pada bagian penjelasan besaran belanja pegawai kurang lebih Rp 680 milyar di APBD 2025.
Jumlah ini dianggap jomplang dibandingkan 2023, yang terealisasi sebesar Rp 464 miliar. Atau terdapat selisih cukup besar, sekitar Rp 216 miliar.
‘’Hal ini tentu kami pertanyakan dan soroti. Tolong diberikan penjelasan terperinci, apakah jumlah pegawai di Kabupaten Nunukan bertambah dari data yang kami peroleh adalah sebanyak 3459 orang ASN. Mohon penjelasan secara terperinci dari hal tersebut,’’ ujar Sadam.
Iapun berpendapat, akan lebih bermanfaat, apabila selisih perhitungan belanja pegawai sebesar Rp 216 milyar tersebut, bisa dialihkan kepada titik berat pembangunan yang lebih penting dan lebih prioritas dan berkeadilan, dan dimasukan ke dalam belanja modal.
Fraksi PDIP Nunukan juga meminta Pemda memastikan anggaran bea siswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi, lebih besar daripada anggaran tahun sebelumnya.
Meminta agar Pemda melakukan pengerukan sedimentasi embung, dan memastikan jaringan air bersih tersedia untuk masyarakat nunukan.
‘’Warga RT 29 Kelurahan Nunukan Barat, belum terpasang meteran PDAM,’’ kata dia.
Rendahnya upah petugas kebersihan pada DLH, dimana petugas kebersihan adalah garda terdepan untuk meraih adipura, juga disoal.
Selain itu, Pemda seharusnya melakukan sensus atau survey kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, agar kuotanya bisa menyesuaikan kebutuhan real yang terjadi di Kabupaten Nunukan.
‘’Kami masih mendapatkan keluhan dilapangan tidak meratanya distrIbusi dan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg dan BBM subsidi Solar, bagi para nelayan terutama di Desa Binalawan,’’ lanjut Sadam.
Pemda juga perlu memiliki master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG dan BBM di pulau Nunukan.
Masih banyak yang disuarakan Fraksi PDIP. Mulai peningkatan bantuan rumah ibadah, penerangan jalan umum yang belum merata.
Belum tersedianya RKB di SDN 01 Tulin Onsoi dan di RT 3 Desa Salang. Hingga mendorong Pemda mengusulkan pemasangan BTS mengingat masih banyak daerah yang blank spot area.
Diantaranya, Desa Tinampak 1, Desa Tinampak 2, Desa Tau Baru, Desa Balatikon, Desa Salang, Desa Tembalang, Desa Kalunsayan dan Desa Naputi Kecamatan Tulin Onsoi.
Dalam bidang kelistrikan, PDIP meminta pemasangan jaringan di sejumlah desa yang belum teraliri listrik. Masing masing, Desa Salang RT 3, Desa Sungai Limau RT 8, Desa Setabu RT 3 dan di Jalan Brigade RT 29 Nunukan Barat.
‘’fraksi PDIP meminta Pemda melalui OPD terkait mengevaluasi kualitas bahan material pada program bedah rumah tahun anggaran 2024. Kami dapatkan laporan dari masyarakat RT 29 kelurahan Nunukan Barat,’’ imbuhnya.
PDIP mengingatkan Pemda Nunukan untuk tidak melakukan pekerjaan aspal ulang pada ruas jalan yang masih bagus dan layak dilewati.
Menurut mereka, ini menunjukkan tidak adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
PDIP juga menuntut keseriusan pemerintah untuk memanfaatkan kembali rumah potong hewan di kelurahan Mansapa, yang selama bertahun-tahun terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.
Perlunya diatur dan ditetapkan zonasi bagi pembudidaya rumput laut dan pemukat rumput laut, agar pelaku usaha dibidang rumput laut ini bisa tetap bekerja dengan tenang.
‘’Fraksi PDIP mengingatkan komitmen netralitas seluruh ASN di Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang,’’ tuntasnya.
