NUNUKAN, infoSTI – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi Pemerintah Pusat, untuk mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Dari uji coba MBG yang dilakukan di SDN 006, SMPN 03 dan SLB di Nunukan, pada 31 September 2024 lalu, Pemda Nunukan mendapat gambaran kasar terkait berapa alokasi anggaran yang perlu digelontorkan, dan bagaimana mekanisme pengadaan bahan baku untuk wilayah pedalaman yang terisolir.
‘’Kami masih menunggu regulasi pusat. Dan sampai hari ini, belum ada regulasi yang menyatakan kalau MBG harus dilaksanakan 2025,’’ ujar Sekda Nunukan, Asmar, ditemui, Jumat (8/11/2024).
Kendati demikian, Pemda Nunukan sudah melakukan rapat terpadu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi stake holder program dimaksud.
Diantaranya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan.
Dinas Pertanian bertanggung jawab menampung sayur mayur hasil panen masyarakat Nunukan untuk suplay MBG.
Dinas Perdagangan akan terus memantau harga bahan pokok agar selalu wajar dan terkendali.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan, bakal menjamin ketersediaan stok, dan Dinas Perhubungan, memastikan transportasi untuk suplay bahan pangan masuk juga transportasi untuk pengiriman ke wilayah pelosok terisolir di perbatasan RI – Malaysia selalu siaga dan siap sedia.
‘’Sementara untuk berapa ton kebutuhan beras, berapa banyak sayur dan lauk pauk, kita masih menghitung. Belum ada rincian detail. Kita juga menunggu regulasi pusat untuk masalah anggaran,’’ kata Asmar lagi.
Untuk menjadi catatan, lanjut Asmar, hitungan kasar untuk implementasi program MBG, khususnya bagi anak sekolah di Nunukan, berkisar Rp 59 miliar pertahun.
Angka tersebut, belum mencakup MBG untuk Ibu Hamil, maupun besaran transportasi untuk suplay bahan pangan ke wilayah Nunukan 4, mencakup Kabudaya dan dataran tinggi Krayan.
Untuk menuju Kabudaya, biaya kapal kayu mencapai Rp 9 jutaan sekali jalan. Sedangkan untuk dataran tinggi Krayan, tentu harus menggunakan pesawat terbang. Karena Krayan, sampai hari ini memang hanya bisa diakses melalui jalur udara.
‘’Yang masih kita rumuskan adalah anggaran. Kita masih ingin memastikan, apakah standar harga Rp 15.000 per porsi itu untuk wilayah Jawa saja, atau untuk nasional,’’ jelasnya.
Jikapun standar Rp 15.000 diberlakukan secara nasional, Pemda Nunukan masih menunggu juga, bagaimana jika harga di luar jawa melebihi standar. Apakah kelebihannya ditanggung APBN atau APBD.
‘’Regulasi masalah anggaran juga belum ada. Sementara yang kita siapkan adalah skema pemenuhan stok dan distribusi barang,’’ tegas Asmar.
Lebih lanjut, Asmar mengatakan, salah satu catatan yang menjadi kendala di Nunukan, adalah penyediaan stok susu, sebagai elemen kelima dari pemenuhan 4 sehat 5 sempurna.
Pada uji coba, susu yang diberikan seharusnya yang rendah kalori, rendah gula, dan kebutuhan stok tersebut, masih dalam pembahasan.
Sedangkan untuk suplay dan stok barang, Asmar mengaku tidak khawatir. Alasannya, meski Nunukan masih bergantung suplay kebutuhan pokok dari Surabaya, Sulawesi, maupun Malaysia, tapi jika program MBG berjalan, sudah pasti banyak pengusaha yang akan mengambil job tersebut.
Ia menambahkan, kalau skema bagaimana anggaran dialokasikan jika berandai andai kelebihan standar harga ditanggung APBD.
Pemda Nunukan melirik anggaran 20 persen yang termasuk mandatory. Apakah itu termasuk dana yang bisa digunakan untuk program MBG atau tidak.
‘’Kalau dananya disuntik APBN, berarti nanti ada SK managemen yang ditandatangani Bupati, dan disetujui DPRD. Namun kalau pakai APBD, maka kita bahas itu di perubahan,’’ kata Asmar.
