NUNUKAN, infoSTI – DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kalimantan Utara, menyoal Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB) 2025, Kamis (3/7/2025).
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni mengatakan, hampir 95 persen permasalahan dalam penerimaan siswa baru, bersumber dari lemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya proses seleksi.
Celah ini, menjadi peluang untuk praktik titip siswa, khususnya di SMAN 1 Nunukan, yang menjadi pilihan terbanyak dan dianggap sekolah favorit.
“Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan check and balance terhadap dugaan adanya praktik nepotisme. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Ryan menilai, sampai hari ini, kecenderungan masyarakat, termasuk para pejabat untuk menitipkan anaknya ke sekolah unggulan masih sangat tinggi. Entah itu dilakukan secara terang terangan atau sembunyi sembunyi.
Tak bisa dibantah, jika semua orang tua pasti menginginkan anaknya bersekolah di sekolah unggulan dan favorit.
Kendati demikian, bukan berarti keinginan tersebut bisa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.
“Kalau tidak dikendalikan, ini akan merugikan calon siswa lain yang sebenarnya lebih layak secara objektif,” ujarnya lagi.
Ryan juga menyoroti dugaan praktik penggunaan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai domisili yang dinilai masih rawan manipulasi.
Butuh sebuah regulasi agar hal ini tidak kembali terjadi di tahun-tahun mendatang.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mulai membangun sistem penerimaan siswa yang lebih akuntabel dan bebas intervensi.
“Jika ada mekanisme yang kuat, maka siapapun tidak akan bisa menyalahgunakan wewenang, termasuk saya sendiri,” tutupnya
Ryan meminta agar DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi turut memberikan perhatian serius terhadap isu ini.
Menurutnya, justru DPRD Kabupaten yang saat ini lebih vokal menyuarakan persoalan SPMB SMA yang seharusnya menjadi domain Provinsi.
Seyogyanya, Pemprov Kaltara dan DPRD Provinsi juga terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
“Jangan sampai di tingkat atas merasa semua baik-baik saja, padahal di bawah justru penuh masalah,” kata Ryan.
