Menu

Mode Gelap
Kolaborasi Pemda Nunukan dan BTNKM, Perkuat Sinergi Kelestarian Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Hasil Reses DPRD Selalu Menjadi Prioritas Dalam Akselerasi Pembangunan Fisik dan SDM Sekda Nunukan Beri Penjelasan Rinci Turunnya Pendapatan Daerah Kepada Fraksi Gerindera Mekanisme Mutasi Pejabat Diprotes Fraksi Demokrat, Begini Penjelasan Pemkab Nunukan Penjelasan Pemkab Nunukan Terhadap Sorotan Tajam Alokasi Beasiswa Untuk Mahasiswa Oleh Fraksi Demokrat Kekurangan Nakes Tak Boleh Jadi Masalah Abadi Pemkab Nunukan, Sekda Jelaskan Kebijakan Afirmatif

Advertorial

Apel Terakhir 2024, Asisten I Kaltara Ingatkan Birokrasi yang Berdampak dan Pemakaian Mobil Dinas

badge-check


					Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024). Perbesar

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024).

TANJUNG SELOR, infoSTI – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024).

Apel ini, sekaligus menjadi apel terakhir di penghujung 2024.

Dalam amanatnya, Datu Iqro menyoroti beberapa poin, salah satunya birokrasi yang berdampak.

“Kita bekerja di Kalimantan Utara ini, kita niatkan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Menpan RB, yaitu birokrasi yang berdampak. Bagaimana kita bekerja di Kaltara ini membawa keberkahan dan dampak bagi kaltara,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan beberapa aspek dalam pelayanan publik kepada masyarakat menurut PANRB, diantaranya akses mudah, inklusif, adaptif, inovasi, dan melibatkan masyarakat.

Dari hal inilah, pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selain mengenai birokrasi, ia juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat waktu.

“Rekan-rekan yang mendapat amanat memakai kendaraan, pakailah kendaraan itu dengan baik. Dirawat , dijaga, dan jangan parkir sembarangan,” tegasnya.

“Dan dipenghujung tahun ini, segera seluruh OPD menyiapkan pertanggungjawaban OPD kita. Tak terasa kita memasuki 2025. Jadi saya minta setiap OPD, pengeluaran harus di SPJ-kan karena itu bentuk pertanggungjawaban kita,” tutupnya.

Sumber berita : DKISP Kaltara.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial